Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kedua KPU Kabupaten Lampung Utara (Lampura), pukul 09.00 WIB di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14, Selasa (27/8).
Seperti keterangan tertulis DKPP yang diterima redaksi, agendanya adalah pemeriksaan saksi-saksi yaitu Ketua Umum DPP Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dan Ketua Umum DPP Partai Barnas serta Panwaslu Kabupaten Lampura. Selaku ketua majelis Ida Budhiati, Saut H Sirait dan Valina Singka Subekti.
Pihak pengadu, Agung Mattauch dan Arif Abdi Harahap selaku kuasa hukum dari prinsipal Riza-Ruslan. Pengadu juga menghadirkan saksi-saksi dari Timses pasangan Riza-Ruslan. Sedangkan Teradu, ketua dan anggota KPU Lampung Utara H Marthon, M Tio Aliansyah, Juliza Aniwa, Suheri dan Romy Rusdi.
Pada sidang sebelumnya (16/8), Agung memaparkan, ketidaklolosan bacalon Riza-Ruslan pada penetapan calon peserta Pemilukada Lampura 2013 itu disebabkan atas ketidakprofesionalan pihak KPU setempat. Yaitu, pengalihan dukungan dari Partai Barnas dan Pakar Pangan kepada pasangan calon lain yang disahkan oleh KPU setempat sehingga pasangan Reza-Ruslan tidak memenuhi syarat administratif. Sementara itu, pada saat verifikasi dukungan kepada ketua umum bukan dilakukan di kantor DPP melainkan di sebuah hotel.
"Pada waktu verifikasi kepada Ketua Umum Partai Barnas dilakukan di Hotel Bidakara, Jakarta. Bukannya di kantor DPP. Padahal kalau di kantor DPP, kan ada sekjen sekalian. Akibatnya, verifikasi faktual dilakukan seadanya. Dan pihak KPU (KPU Lampura) pun mengaminkan saja," ujarnya.
Sementara itu pada saat verifikasi faktual kepada Pakar Pangan melakukan standar ganda. Awalnya partai ini mendukung Pakar Pangan namun tiba-tiba dianulir. "Ini ada penggembosan yang diotaki oleh ketua dan anggota KPU Lampura," jelasnya.
Sedangkan Komisioner KPU Lampura M Tio Aliansyah menjelaskan, pihaknya telah sangat hati-hati saat melakukan verifikasi faktual ini. Sebelum pihaknya memverifikasi faktual kepada ketua umum baik Barnas dan Pakar Pangan, ia beserta empat komisioner lainnya serta mengajak Panwaslu Lampura ke Depkumham. "Di sana kami mengkroscek mengenai kepengurusan dari Partai Barnas dan Pakar Pangan," ujarnya.
Setelah itu, lanjut dia, pihaknya berkonsultasi dengan KPU RI dan Bawaslu. "Inginnya sekalian konsultasi ke DKPP, namun ada yang menyarankan tidak perlu. Cukup KPU dan Bawaslu saja," ungkapnya.
Sesudah berkonsultasi, pihaknya menemui Ketua Umum Barnas Muhammad Arfan. Namun yang bersangkutan tidak mau dihubungi di kantor DPP melainkan di Hotel. "Betul kami melakukan verifikasi di Hotel Bidakara, Jakarta. Karena permintaan Pak Muhammad Arfan. Ia mengaku cape baru pulang dari umrah. Namun Pada saat kami melakukan verifikasi disaksikan pula oleh pihak Panwas. Lalu dituangkanlah dalam berita acara," jelasnya.
Suheri menambahkan, terkait Pakar Pangan ada pengalihan dukungan yang sebelumnya mengusung pasang Reza-Ruslan ke pasangan calon lain. Di waktu masih masa waktu verifikasi faktual, DPP Pakar Pangan mengirim surat ke KPU Lampura. Isi suratnya menyatakan, mencabut dukungan R-R. Karena surat itu, KPU Lampura dan Panwaslu memverifikasi kepada Ketua Umum Pakar Pangan.
"Saya dan Panwaslu mendatangi kembali bertemu ketua DPP Pakar Pangan dan pada saat itu menyerahkan secara resmi. Sekaligus mengalihkan dukungan ke Kesuma Dewangsa-Supeno yang ditandatangani melalui berita acara. Kami menyimpulkan dukungan yang sah dari Pakar Pangan adalah Kesuma-Supeno," tandasnya.
[rus]
