Pemadaman listrik bergilir terus terjadi belakangan ini di Sumatera Utara. Pasalnya, kapasistas energi listrik di sudah tidak sebanding antara persediaan dengan permintaan. Sehingga apabila terjadi perbaikan atau kerusakan dari mesin peralatan di perusahaan negara tersebut, listrik pun harus digilir.
"Sungguh sangat memprihatinkan jika hal ini terus terjadi setiap tahunnya," ujar tokoh muda Sumatera Utara, Ir. H. Abdullah Rasyid, ME (Jumat, 23/8).
Staf Khusus Menko Perekonomian RI ini menilai, selain merugikan masyarakat dari sisi kepuasan sebagai pelanggan dan kerusakan peralatan yang menggunakan listrik di rumah tangga, juga merugikan dunia industri.
Tak hanya itu, ada dampak yang lebih besar lagi, yaitu pengaruh terhadap perekonomian Sumut. Investor dan pengusaha akan banyak lari karena pasokan energi listrik yang terbatas atau mereka akan menaikkan ongkos produksi sehingga harga jual produk semakin tinggi.
"Belum lagi jika terjadi efisiensi di perusahaan yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja," tekan Rasyid.
Makanya, Rasyid mendesak krisis energi di provinsi tersebut harus segera diatasi. Menurutnya, banyak yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif atau terbarukan. Apalagi, potensi Sumut yang dominan perkebunan bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk industri hilir.
"Sebagaimana diketahui bersama bahwa kelapa sawit dan karet bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk memproduksi energi listrik. Banyak hasil penelitian yang telah dilakukan baik dalam dan luar negeri untuk energi terbarukan yang bisa diadaptasi serta diaplikasikan di Sumatera Utara. Bahkan ada sumber energi luar biasa yang belum secara optimal digunakan, seperti Danau Toba dan air terjun Sigura-gura dengan projek Asahannya, sungai sungai besar yang ada, yang semua itu bisa jadi sumber energi alternatif, aman dan menjadi tuntutan dunia. Karena inilah energi hijau,
green energy," jelasnya.
Rasyid sangat menekankan hal tersebut karena Sumut merupakan salah satu daerah penghubung utama yang akan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Karena, seperti diketahui beberapa program MP3EI terdapat di Sumatera Utara, seperti bandara Internasional Kuala Namu, pelabuhan yang akan menjadi International Hub Port di Kuala Tanjung dan Kawasan ekonomi Khusus Sei Mangke.
"Tentu ini akan membutuhkan banyak penggunaan energi. Banyak investor dan pengusaha akan masuk dari pintu Sumatera Utara. Apabila pintu masuk saja mengalami krisis energi bagaimana dengan daerah yang lain," ungkap caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional dapil Sumut 1 ini.
"Untuk itu yang diperlukan adalah keseriusan dari semua pihak untuk penyelesaian krisis energi di Sumatera Utara," demikian Abdullah Rasyid.
[zul]
