Berita

as hikam/net

Publik akan Semakin Mencibir Audisi Capres ala Partai SBY

JUMAT, 23 AGUSTUS 2013 | 15:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kritik politikus Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri (RS) sangat tepat terkait tata cara pelaksanaan konvensi yang digelar Partai Demokrat.

Karena memang, Partai Demokrat dan para petingginya seharusnya menggunakan cara-cara yang etis dalam proses audisi, termasuk dalam mengundang para tokoh yang pantas untuk ikut audisi capres yang digelarnya.

"Saya malah baru tahu bahwa undangan yang disebar kepada beberapa tokoh nasional dari parpol lain, ternyata tidak disertai 'kulo nuwun' kepada sang empunya partai," ujar pengamat politik senior AS Hikam (Jumat, 23/8).


Sebelumnya, kritik tersebut disampaikan Rachmawati terkait keikutsertaan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto dalam konvensi Partai Demokrat. Karena ikut konvensi, jabatan mantan Panglima TNI itu diisi putri Bung Karno tersebut.

Melanjutkan keterangannya, AS Hikam menjelaskan, bisa saja Partai Demokrat berdalih bahwa undangan tersebut ditujukan kepada pribadi. Tetapi tetap saja tata krama politik meniscayakan pemberitahuan, kalaupun bukan izin, kepada parpol yang bersangkutan bahwa kadernya diundang. Atau setidaknya ada tembusan kepada parpol tersebut.

Jika memang surat disebar tetapi tidak ada tembusan kepada partai asalnya, maka sangat valid kritikan Rachmawati bahwa langkah tersebut tidak etis. Karena itu, dalam pandangan Hikam, program audisi PD semakin hari semakin menumpuk daftar masalah.

"Mulai dari keluhan terhadap panitia yang 'ember bocor', isu keterkaitan dengan suap SKK (Migas), ketidakjelasan kriteria audisi, dan kini ditambah lagi dengan kritrik miskin etika. Jika publik mengetahui hal-hal semacam ini, tentu audisi gaya PD ini akan semakin kehilangan kredibilitas dan legitimasinya. Kalaupun hasil audisi nanti diumumkan, publik bisa jadi bukan mendukung, tetapi sebaliknya, malah mencibirnya!" demikian Hikam. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya