Anggaran Pengawasan BPOM Perlu Ditingkatkan

Banyaknya penemuan pabrik jamu illegal dan bahan makanan yang tidak layak konsumsi, membuat kerja pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kian dibutuhkan.

"Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan jitu. Oleh karena itu kami di Komisi IX selalu mendukung peningkatan anggaran pengawasan di BPOM," ujar Anggota Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR R,I Poempida Hidayatulloh, Kamis, (23/08).

Menurut Politisi Golkar ini, pada pembahasan anggaran 2014, pihaknya akan mengusulkan penambahan anggaran BPOM. Hal itu dilandasi pertimbangan bahwa peran BPOM semakin krusial dalam menjaga ketahanan fisik generasi muda mendatang dengan menjaga mereka dari konsumsi yang buruk.

Poempida menjelaskan, inti dari mekanisme pengawasan dari BPOM yang harus ditingkatkan adalah dari segi taktis dan strategis berbasis kualitas dan kuantitas yang seimbang.

"Oleh karena itu, selain pengawasan BPOM, sosialisasi yang bersifat promotif dan preventif dari Kementerian Kesehatan perlu juga digalakkan dalam konteks konsumsi dan produksi makanan ini," terang Poempida seperti dalam rilisnya.

Diberitakan sebelumnya, BBPOM Semarang, Jawa Tengah menggerebeg pabrik jamu ilegal di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah. Dalam penggerebegan tersebut, petugas BBPOM juga menyita empat karton tablet yang diduga sebagai Bahan Kimia Obat (BKO). Selain itu, petugas juga menggerebeg gudang jamu di Desa Randegan, Kecamatan Kebasen dan menyita sejumlah produk jamu seperti 20 karton obat tradisional Sari Buah Naga, 110 dus Kapsul Kuat dan Tahan Lama Cobra Mix serta bahan baku serbuk berwarna putih bersama dua kantong palstik tablet warna cokelat dan empat karton kapsul kosong. [rus]