Komisaris Jenderal Oegroseno
Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Oegroseno mengaku anggota Polri saat ini memang terkotak-kotak, sehingga perlu diperbaiki secara internal.
“Saya ingin menciptakan Polri yang utuh, sebagai penjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas). Saya mau ke depan aparat kepolisian hanya memiliki satu identitas, yaitu Polri. Sebab sekarang saya lihat anggota Polri terkotak-kotak,†ujar Oegroseno kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.
Komisaris Jenderal (Kom jen) Oegroseno resmi dilantik sebagai Wa kapolri, Jumat, 2 Agustus 2013, menggantikan Komjen Nanan Sukarna yang telah pensiun.
Oegroseno selanjutnya mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, peran sesungguhnya dari polisi itu sebagai Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).
Berikut kutipan selengkapnya:Terkotak -kotak seperti apa maksudnya?Selama ini polisi terkotak-kotak karena ada yang bertugas menjaga lalu lintas, menangani kriminalitas, dan lain-lain. Seharusnya dari divisi apa pun seorang personel Polri berasal, peran utamannya tetap satu yaitu Babinkamtibmas.
Bukankah selama ini memang kerja Polri seperti itu?Tidak. Walau memakai nama Polri, tapi di lapangan saya lihat terjadi pengkotak-kotakan seperti itu. Contohnya, saat ada aparat kepolisian yang berkelakuan tidak baik. Masyarakat yang ingin mengadu harus mencari kantor polisi dulu, untuk kemudian diarahkan melaporkannya kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Seharusnya kan tidak perlu sampai seperti itu. Kan tugas aparat kepolisian sama.
Seberapa besar manfaat dari program ini?Manfaatnya besar. Misalnya ada anggapan, di Korlantas itu lebih enak karena kerjanya lebih santai dan lain-lain. Ini kan membuat personel yang lain tidak betah. Padahal sebetulnya kan tugasnya sama, yaitu melayani masyarakat. Dengan memberikan kesadaran kepada tiap-tiap anggota tentang identitasnya. Maka kesadaran untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri menjadi lebih tinggi.
Mewujudkan program ini butuh waktu karena banyaknya personel Polri, ini bagaimana?Memang, saya sadar akan hal ini. Makanya, saya juga akan mengajukan program pendidikan jarak jauh bagi semua anggota Polri.
Pendidikan apa itu?Selama ini kan setiap anggota Polri yang akan mengambil pendidikan, harus datang ke Sukabumi. Padahal kan belum tentu dia berasal dai Polsek terdekat. Misalnya polisi di Papua. Kalau harus ke Sukabumi kan banyak kesulitannya, seperti ongkos besar, jarak tempuh dari tempat tugas dan tempat pendidikannya terlalu jauh, dan lain-lain. Padahal pendidikan itu hak semua personel. Kenapa pendidikannya tidak dilakukan di Polres setempat saja. Kan jadi lebih praktis.
Terkait dengan pengamanan Pemilu 2014, langkah apa yang disiapkan Polri?Pengamanan Pemilu 2014 kita siapkan sesuai kebijakan Kapolri, yakni satu desa satu polisi.
Maksudnya ?Selama ini para polisi di desa kurang melakukan interaksi dengan masyarakat. Saya ingin menciptakan polisi yang benar-benar menjalankan peran Babinkamtibmas.
Apa diperlukan penambahan personel?Tidak perlu. Untuk menjalankan program ini hanya membutuhkan 80 ribu personel. Sementara jumlah personel Polri 400 ribu.
Dengan program ini bisa mengatasi teror?Tentu saja bisa. Dengan program ini kan yang ditingkatkan itu kemampuan deteksi dini. Selama ini kejadian pengeboman, seperti di Vihara Ekayana, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu, karena kurangnya kemampuan deteksi dini. Kurangnya kemampuan membaca gejala-gejala di masyarakat.
Ini berarti deteksi intelijen masih kurang?Kurang sih tidak. Saya yakin teman-teman di kepolisian sudah berusaha maksimal. Hanya saja kejahatan itu selalu berkembang, sering sulit diprediksi. [Harian Rakyat Merdeka]
