Penjaringan capres lewat konvensi yang dilakukan Partai Demokrat patut diapresiasi. Konvensi dinilai bisa meningkatkan kualitas demokrasi dan memangkas oligarkhi partai, disamping sebagai manajemen konflik internal dan memulihkan citra Partai Demokrat. Namun demikian, ada beberapa catatan yang perlu dicermati terkait konvensi yang akan segera digelar tersebut.
Koordinator Kajian KIPP Indonesia, Girindra Sandino, mengatakan konvensi Partai Demokrat seakan-akan ingin melepas partitocrazia. Pasalnya, komite konvensi anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh independen.
"Komite Konvensi yang terdiri dari kalangan tokoh independen merupakan suatu kejanggalan secara akal sehat politik," kata dia dalam keterangannya kepada redaksi, Minggu (4/8).
Konvensi menurut Girindra, mempermalukan kader Partai Demokrat. Hal itu tercermin dari penilaian para kandidat konvensi dinilai oleh lembaga-lembaga survei yang publik belum mengetahui lembaga kredibilitas, integritas, kompentensi, dan independensi lembaga survei tersebut.
Dia katakan, ada beberapa tokoh politik peserta konvensi Partai Demokrat yang rekam jejaknya jelas teruji berdasarkan reputasi politik, bukan merupakan tokoh karbitan hasil produk pencitraan di media-media yang mengangkat popularitas secara instan. Namun mereka akan dimentahkan oleh lembaga-lembaga survei dan komite konvensi. Dengan begitu, disadari atau tidak disadari, jatuhlah reputasi politik tokoh tersebut di mata publik terlebih survei tokoh yang diumumkan ke publik soal tokoh tersebut hasilnya 'mini'.
"Pertanyaannya kemudian, bagaimana bila ada lembaga survei yang dikenal publik kredibel dan akurat melansir tokoh yang sama tapi berbeda hasil surveinya dengan yang dilakukan lembaga-lembaga survei konvensi Partai Demokrat?" jelas Girindra.
Lebih lanjut dia menyorot soal juru kampanye gratis dan kampanye dini konvensi. Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyebut bahwa para peserta konvensi akan diberi kesempatan berkampanye selama empat bulan. Selanjutnya, mereka akan disurvei dan peserta yang memiliki suara terendah tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya.
"Ini artinya mereka sudah melakukan semacam juru kampanye Partai Demokrat dan curi start dalam kampanye," ungkapnya.
Di balik konvensi yang dilakukan semi terbuka seperti dikemukakan SBY, kata Girindra lagi, ingin menggambarkan seolah-olah konvensi dilakukan dengan demoktratis di mata nasional maupun internasional namun tetap saja yang menentukan Majelis Tinggi. Konvensi dibuat selain untuk menunjukan seolah-olah demokratis untuk memulihkan citra partai juga merupakan taktik serangan terhadap oligarkhi parpol-parpol peserta pemilu.
Selain itu, konvensi hanya untuk menjaring sekutu karena tokoh-tokoh politik dan atau tokoh masyarakat berpengaruh diajak atau dengan inisiatifnya sendiri untuk ikut dalam Konvensi Partai Demokrat. Yang lainnya, konvensi adalah jalan masuk tokoh putra mahkota.
"Sebagaimana kita ketahui diberitakan dimedia-media, SBY menyebut dua nama yang akan ikut konvensi, salah satunya adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo," demikian Girindra.
[dem]
