Komisaris Jenderal Oegroseno yang telah memastikan menjabat sebagai Wakil Kepala Polri menggantikan Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, harus bekerja keras menata kekacauan di internal agar kepercayaan publik bisa pulih kepada lembaga polri dan para jenderal Polri.
"Tugas Wakapolri ke depan cukup berat, jika yang bersangkutan benar-benar memang mau menata dan membenahi internal Polri," ujar Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pan, Kamis (1/8).
Kekacauan yang dimaksud Neta adalah, munculnya kasus korupsi Simulator SIM dan adanya aliran dana korupsi Simulator SIM sebesar Rp 1,5 miliar ke Irwasum Polri. Hal ini menurutnya telah menghancurkan wibawa para jenderal, baik di mata jajaran bawah Polri maupun di masyarakat.
"Polri menjadi kehilangan nilai-nilai dan figur keteladanan," terangnya.
Menurut Neta, terjadinya kasus korupsi Simulator SIM dan aliran dana Rp 1,5 miliar ke Irwasum menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal Polri. Kasus ini menjadi teori gunung es bahwa para jenderal sudah mengkoptasi institusi Polri untuk kepentingan pribadi demi memperkaya diri.
Jelas Neta, sedikitnya ada tujuh poin yangg harus dibenahi Wakapolri baru, Oegroseno yang akan dilantik besok (Jumat, 2/8).
Pertama, sebagai Ketua Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti), Wakapolri baru harus selektif dalam menempatkan figur-figur yang akan memegang jabatan strategis, seperti Kapolres, Kapolda, Direktur, Kepala Bagian, dan lai-lain.
Kedua, figur-figur yang tidak becus, tidak punya integritas dan hanya mencari muka untuk memperkaya diri harus digusur dari jabatannya.
Ketiga, membersihkan mafia proyek dari tubuh Polri.
"Tipikor Polri harus diarahkan untuk memprioritaskan memburu dugaan korupsi di internal Polri. Tipikor jangan bersikap "
semut di seberang lautan kelihatan tapi gajah di depan mata tak kelihatan"," terang Neta seperti dalam keterangan tertulisnya.
Keempat, Propam jangan bersikap pasif tapi harus diarahkan bersikap proaktif untuk mengawasi polisi-polisi yang brengsek.
Kelima, Wakapolri baru perlu mendorong Kapolri untuk menata sistem pengawasan internal dan menata sistem rekrut maupun sistem pendidikan Polri.
"Buruknya sistem pendidikan Polri, terutama di tingkat bawah telah membuat terjadi benturan terus menerus antara polisi dengan masyarakat. Sejak tiga tahun terakhir, jumlah kantor polisi yang dirusak dan dibakar warga terus meningkat," ungkapnya.
Keenam, setelah melakukan pembenahan internal dengan maksimal, baru kemudian Wakapolri memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Dan,
Ketujuh, yang paling penting adalah Wakapolri baru harus mampu menjadi figur teladan bagi jajarannya dan jangan menjadi figur munafik yang membuatnya akan dilecehkan jajarannya.
[rus]
