Demi Kehormatan DPR, Sebaiknya KPK Selidiki Keterangan Nazaruddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya menindaklanjuti pengakuan yang disampaikan terpidana korupsi, Muhammad Nazaruddin, yang menyebut sejumlah proyek besar seperti pembelian pesawat Merpati, e-KTP, atau pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi sebagai "mainan" anggota-anggota DPR.

"Apalagi di bulan puasa yang penuh berkah ini, keterangan Nazaruddin ini tentu tidak boleh dianggap KPK sambil lalu. Sebab, banyak juga apa yang disampaikan Nazaruddin benar, seperti kasus Hambalang. Apalagi keterangan Nazaruddin ini sudah langsung di BAP," kata anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (1/8).

Petinggi Partai Gerindra ini menduga Nazaruddin tidak main-main dalam memberikan keterangan ke publik karena segala pengakuannya akan berakibat pada dirinya sendiri. Salah satu kekuatiran Martin adalah anggota DPR yang sebetulnya masih berintegritas dipaksa menanggung akibat ulah segelintir anggota DPR yang korup. Apalagi, setelah Nazaruddin berkicau.

Dari pengamatannya kala mengunjungi dan berdialog dengan konstituen, anggota DPR sering dilecehkan dan dipandang dengan sinis. Sebagian masyarakat di daerah pemilihan masih beranggapan bahwa semua anggota DPR terlibat dalam korupsi proyek dan sudah menikmati banyak uang dari proyek tersebut. Masyarakat tak jarang meminta bagian dari uang korupsi itu.

"Pandangan-pandangan miring seperti ini menjadi beban moral yang paling berat kalau kita bertemu dengan para konstituen di Daerah Pemilihan. Karena itu, demi kehormatan lembaga DPR dan anggota DPR sendiri, saya minta KPK untuk menindaklanjuti laporan Nazaruddin," ucap Martin.

Martin menduga, rangkaian keterangan Nazaruddin bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar  kasus-kasus lain yang lebih besar. [ald]