Berita

indra/net

PKS Ingatkan SBY, Tak Cukup hanya Tetapkan Hari Buruh Libur Nasional

RABU, 31 JULI 2013 | 13:04 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik keputusan Presiden RI SBY yang menetapkan hari libur buruh yang jatuh pada 1 Mei sebagai hari libur nasional.

"Tuntutan buruh ini sudah lama. Dan alhamdulillah akhirnya tuntutan ini disetujui dan ditandatangani oleh Presiden," ujar Ketua DPP PKS, Indra kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (31/7).

Dengan ditetapkannya 1 Mei sebagai hari libur nasional, buruh memiliki waktu dan ruang yang lebih untuk beraktualisasi dan mengekspresikan diri pada peringatan hari buruh internasional tersebut.


Namun demikian, kata Indra, ia perlu mengingatkan pemerintahan SBY terutama Kemenakertrans bahwa bagi buruh tidak cukup hanya penetapan 1 Mei sebagai hari libur. Menurutnya, masih sangat banyak PR pemerintah yang selama ini terkesan diabaikan dan mesti dikerjakan sesegera mungkin.

"Masih sangat banyak ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan kezaliman yang menimpa buruh/pekerja, di antarannya praktek outsourcing dan kerja kontrak yang menyimpang, intimidasi kebebasan berserikat, upah murah, PHK sepihak," terang Indra yang juga anggota Komisi IX DPR ini.

Masih kata dia, Pemerintah terutama Kemenakertrans selama ini dikatakan lalai memenuhi amanah undang-undang dan konstitusi terkait ketenagakerjaan. Penegakan hukum atas pemenuhan hak dasar buruh selama ini terlihat sangat lemah. Pemerintah terkesan lebih sering berselingkuh dengan para pengusaha dan kapitalis dalam memenuhi hak-hak buruh dari pada menegakan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Oleh karena itu saya dan buruh/pekerja Indonesia menunggu keseriusan dan konsistensi pemerintah dalam penegakan hukum ketenagakerjaan dan hal tersebut jauh lebih penting dari sekedar penetapan 1 Mei sebagai hari libur," tandasnya. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya