Berita

ahmad mubarok/NET

KONVENSI DEMOKRAT

Harus Diungkap, Jangan Sampai Pengusaha Hitam Boncengi Prof. Ahmad Mubarok

RABU, 31 JULI 2013 | 08:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Panitia konvensi capres Partai Demokrat disarankan untuk membuka sumber pendanaan semua peserta. Hal ini untuk menjunjung asas transparansi.

"Kalau menurut saya, panitia konvensi itu seharusnya terbuka menjelaskan darimana sumber dana calon. Harus dijelaskan ke publik," ungkap Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran  Uchok Sky Khadafi kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 31/7).

"Kalau tidak transparan, nanti akan merusak hasil konvensi tersebut. Apalagi kalau konglomerat yang tidak jelas iku mendanai calon. Jangan-jangan nanti pengusaha hitam. Nggak ada makan siang gratis. Semua ada kepentingan," sambung Uchok.


Karena itu menurut Uchok menambahkan, tidak hanya kepada Prof. Ahmad Mubarok saja, semua calon dan termasuk dana pelaksanaan konvensi itu darimana harus diungkap ke publik. Bahkan menurutnya, sebaiknya panitia konvensi melibatkan KPK dan PPATK memantau pelaksanaan konvensi tersebut.

"Jadi dibutuhkan kebersihan dan kejujuran dari para calon," tandasnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Prof. Achmad Mubarok menyatakan kesiapannya meramaikan bursa konvensi  setelah sejumlah konglomerat menyatakan kesanggupan membantu dirinya untuk membiayai sosialisasi di konvensi Partai Demokrat. "Tiga orang konglomerat membantu biaya finansial. Itu tawaran yang baik, tapi mereka masih rahasia," tegasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya