Berita

FOTO:NET

Dunia

Waduh, 620 PNS Arab Saudi Berijazah Palsu

MINGGU, 28 JULI 2013 | 14:11 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Tak hanya di Indonesia rupanya ada kasus pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan ijazah palsu. Di luar negeri, Arab Saudi tepatnya, dilaporkan sekitar 620 PNS yang bekerja di berbagai kementerian negara itu bergelar palsu.

Kasus ini terungkap setelah dilakukan penyidikan oleh Kementerian Pendidikan Arab Saudi dan otoritas terkait lainnya sejak pekan lalu. Dalam laporan itu tercatat 234 doktor, 230 magister dan 56 sarjana yang berijazah tidak sah.

"Seorang pejabat terkemuka harus mengundurkan diri jika ditemukan bahwa ia menggunakan gelar palsu," kata laporan itu, sebagaimana dilansir The News International (Minggu, 28/7).


Kementerian Pendidikan juga telah menerima informasi bahwa beberapa PNS di posisi kunci menerima gelar dari universitas yang tidak terakreditasi secara global maupun lokal.

"Pemberian gelar dari universitas yang tidak terakreditasi akan berdampak buruk pada jalur pendidikan umum dan pendidikan tinggi," kata kementerian itu.

Dari daftar yang dilaporkan, terdapat PNS memegang jabatan sebagai dirjen bahkan mantan walikota. Sementara itu, beberapa kementerian telah mulai meneliti gelar PNS di pos-pos yang termasuk dalam daftar dari Kementerian Pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan ijazah palsu dan menghukum mereka jika terbukti menggunakan ijazah tersebut buat naik pangkat.[wid]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya