Berita

fajar riza ul haq/maarif institute

Kasus Suap Luthfi Hasan Ishaaq Tampar Wajah Islam Indonesia

JUMAT, 26 JULI 2013 | 22:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Geliat Islam politik di Indonesia beberapa tahun terakhir memperlihatkan sebuah keprihatinan bagi perkembangan politik Islam di masa depan. Terlebih lagi, akhir-akhir ini perilaku “kumuh” Islam politik tengah mendapat kecaman publik, terutama terkait erat dengan persoalan moral yang telah menampar wajah Islam di Indonesia.

Kasus korupsi yang menimpa bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, bersama kolega eratnya Ahmad Fathanah, sebagai tersangka dengan tuduhan menerima suap kasus impor daging sapi, membuat keprihatinan sendiri.

“Praktek politik kumuh tidak hanya diidap oleh para politisi pada umumnya, namun juga telah menjamur di kalangan para politisi yang berlabel Islam dan mengusung isu dakwah dalam pencitraannya,” ungkap Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq.


Fajar mengungkapkan itu dalam Tadarus Ramadhan yang digelar MAARIF Institute sekaligus bedah buku HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik di Indonesia karya Dr. Zuly Qodir di Aula MAARIF Institute, Jl. Tebet Barat Dalam II Nomor 6, Tebet Barat, Jakarta Selatan (Jumat, 26/7).

Selain Fajar dan Zuly Qodir, turut hadir sebagai pembicara Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari.

Pada saat yang sama, lanjut Fajar, publik gagal memahami perilaku mereka dalam menjunjung nilai-nilai universal Islam tentang keadilan, keberpihakan terhadap kelompok tertindas, kesejahteraan rakyat, toleransi, dan anti-diskriminasi, yang sepatutnya menjadi bagian integral dari perjuangan politik mereka.

“Kita sangat sulit menemukan realitas keberpihakan mereka terhadap kelompok-kelompok minoritas tertindas di Indonesia, seperti yang menimpa kaum Syi’ah di Sampang dan jemaah Ahmadiyah, serta kepedulian mereka pada kondisi ekonomi rakyat kecil yang semakin sulit. Lalu dimana kita temukan moral Islam politik di Indonesia?” lanjut Fajar mempertanyakan. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya