Berita

hatta rajasa/net

Politik

Target Swasembada Terancam, Presiden Perintahkan Evaluasi Kebijakan Pertanian

KAMIS, 25 JULI 2013 | 18:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan evaluasi kebijakan di sektor pertanian, termasuk soal tata niaga berkaitan kebijakan impor sejumlah komoditas pangan. SBY khawatir hal ini akan mengganggu target swasembada pangan.

"Kita betul-betul menginginkan agar swasembada yang sudah ditargetkan berjalan sesuai rencana. Kalau ada gangguan, Presiden meminta untuk dievaluasi dan dicarikan solusinya agar tidak perlu menutupnya dengan impor," kata Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis petang (25/7), usai rapat paripurna kabinet.

Dikutip dari website resmi presiden, Hatta menuturkan bahwa kata "ketahanan pangan" adalah kunci. Impor yang saat ini dilakukan hanya bersifat menutup kekurangan akibat dari bergesernya iklim. Hal itu pula yang mengakibatkan mundurnya waktu panen.


Evaluasi terhadap kebijakan sektor pertanian ini merupakan satu dari lima arahan Presiden dalam rapat paripurna tadi. Empat direktif lainnya adalah memangkas hambatan perizinan, menjaga inflasi, menjaga penyerapan tenaga kerja, dan memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Direktif diberikan untuk merespon melemahnya perekonomian dunia yang berimplikasi pada Indonesia. Mengenai perizinan, Presiden mengintruksikan agar jangan ada hambatan-hambatan.

Saat ini, Kementerian Koordinator Perekonomian sedang membahas pemangkasan izin yang dirasa tidak perlu. Hatta juga mengatakan akan melancarkan strategi keep buying yang berkunci pada inflasi.

"Kita menjaga betul suplai ini dan membuat stabil harga-harga," jelas Hatta.

Hatta menambahkan, infrastruktur juga harus tetap dijaga dengan mengontrol dana yang sudah dialirkan dari APBN-P 2013 dan juga APBN 2014.  Presiden juga mengingatkan, program perlindungan sosial harus tepat waktu dan sasaran.

"Program perlindungan sosial kita mencapai lebih dari Rp 20 trilun. Itu harus tepat sasaran sehingga betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat kita agar tidak kehilangan daya belinya," tandas Hatta. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya