Berita

foto: net

Politik

Partai Nasdem: Buat Apa Ikut Konvensi Kalau Cuma Jadi Penggembira dan Dipermalukan?

RABU, 24 JULI 2013 | 18:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem meminta pengurusnya yang mendapatkan undangan untuk mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat agar mempertimbangkan kembali undangan tersebut.

"Kalau ikut konvensi hanya untuk penggembira dan kemudian dipermalukan, tentu patut dipertimbangkan," kata Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, dalam rilisnya, menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, yang mengaku diundang ikut konvensi capres Partai Demokrat.

Patrice memahami bahwa undangan itu bersifat personal atau langsung ke pribadi. Karena itu, dirinya menghormati dan menghargai undangan tersebut.


"Kami menghormati dan menghargai undangan tersebut," tegasnya.

Namun, ketika ditanya apakah kader atau pengurus nasdem yang ikut konvensi capres Partai Demokrat harus keluar dari kepengurusan partai, dia malah mengatakan yang mengharuskan keluar adalah Partai Demokrat.

Senin lalu (22/7) di Mabes TNI, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Endriartono Sutarto, mengaku diundang ikut konvensi capres Partai Demokrat oleh Jero Wacik (Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat). Namun, dirinya menunggu restu dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Saya kan di Nasdem, maka saya akan komunikasikan dulu dengan yang lain. Pak Surya sedang berada di luar negeri," katanya.

Sudah terdengar informasi yang menyebut SBY telah mengajak sejumlah tokoh nasional untuk ikut konvensi Capres Demokrat. Mereka adalah Mantan KSAD Jenderl (Purn) TNI Pramono Edhie Wibowo, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua DPD Irman Gusman,  Dubes RI untuk Amerika Dino Patti Djalal, Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, dan Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto.

Konvensi calon presiden Partai Demokrat akan digelar pada 11 September 2013. Tahap lanjutan akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2014. Seleksi  tahap pertama dilakukan oleh Komite Tujuh yang dibentuk oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya