Berita

foto: net

Politik

Partai Nasdem: Buat Apa Ikut Konvensi Kalau Cuma Jadi Penggembira dan Dipermalukan?

RABU, 24 JULI 2013 | 18:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem meminta pengurusnya yang mendapatkan undangan untuk mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat agar mempertimbangkan kembali undangan tersebut.

"Kalau ikut konvensi hanya untuk penggembira dan kemudian dipermalukan, tentu patut dipertimbangkan," kata Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, dalam rilisnya, menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, yang mengaku diundang ikut konvensi capres Partai Demokrat.

Patrice memahami bahwa undangan itu bersifat personal atau langsung ke pribadi. Karena itu, dirinya menghormati dan menghargai undangan tersebut.


"Kami menghormati dan menghargai undangan tersebut," tegasnya.

Namun, ketika ditanya apakah kader atau pengurus nasdem yang ikut konvensi capres Partai Demokrat harus keluar dari kepengurusan partai, dia malah mengatakan yang mengharuskan keluar adalah Partai Demokrat.

Senin lalu (22/7) di Mabes TNI, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Endriartono Sutarto, mengaku diundang ikut konvensi capres Partai Demokrat oleh Jero Wacik (Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat). Namun, dirinya menunggu restu dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Saya kan di Nasdem, maka saya akan komunikasikan dulu dengan yang lain. Pak Surya sedang berada di luar negeri," katanya.

Sudah terdengar informasi yang menyebut SBY telah mengajak sejumlah tokoh nasional untuk ikut konvensi Capres Demokrat. Mereka adalah Mantan KSAD Jenderl (Purn) TNI Pramono Edhie Wibowo, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua DPD Irman Gusman,  Dubes RI untuk Amerika Dino Patti Djalal, Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, dan Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto.

Konvensi calon presiden Partai Demokrat akan digelar pada 11 September 2013. Tahap lanjutan akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2014. Seleksi  tahap pertama dilakukan oleh Komite Tujuh yang dibentuk oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya