Berita

foto: net

Politik

Martin Hutabarat Sarankan Presiden Kasih Satu Nama ke Komisi III

RABU, 24 JULI 2013 | 16:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah melakukan tatap muka dengan tiga Komisaris Jenderal dan enam Inspektur Jenderal dalam rangka seleksi calon Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo.

Anggota Kompolnas, Edi Hasibuan, beberapa waktu lalu mengaku, sudah mengajukan permohonan kepada Ketua Kompolnas, Djoko Suyanto, agar menyediakan waktu dan saran dalam menentukan nama calon Kapolri yang akan direkomendasikan ke Presiden SBY.

Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa saja memiih satu nama dari calon-calon yang disodorkan Kompolnas. Tapi, tetap ada kemungkinan presiden mencalonkan orang lain yang namanya tidak tertera di daftar Kompolnas.


Lebih jauh Martin berharap, pejabat Kapolri yang terpilih nanti adalah orang yang memiliki rekam jejak baik dan sudah teruji dalam kariernya di kepolisian. Apalagi pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden semakin dekat. Martin juga membayangkan seorang Kapolri yang dekat atau setidaknya dikenal cukup dekat oleh Presiden SBY.  

Mengapa demikian? Masih menurut Martin, jabatan Kapolri ini sangat strategis dan penting, sehingga presiden sangat berkepentingan menempatkan sosok yang dikenal untuk jabatan Kapolri ini.

"Presiden harus menempatkan orang yang betul-betul loyal kepadanya," ujar Martin beberapa saat lalu (Rabu, 24/7).

Sesuai aturan di UU Kepolisian, calon Kapolri yang diajukan Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Karena itu, dia sarankan Presiden menyodorkan satu nama calon Kapolri ke DPR.

"Syarat tambahan lain adalah calon Kapolri ini bukan orang yang berpotensi untuk ditolak secara aklamasi oleh anggota Komisi III DPR. Menurut saya, presiden tidak perlu mengajukan lebih dari satu nama agar tidak menimbulkan gejolak di Komisi III," tandasnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya