Berita

foto: net

Politik

Martin Hutabarat Sarankan Presiden Kasih Satu Nama ke Komisi III

RABU, 24 JULI 2013 | 16:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah melakukan tatap muka dengan tiga Komisaris Jenderal dan enam Inspektur Jenderal dalam rangka seleksi calon Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo.

Anggota Kompolnas, Edi Hasibuan, beberapa waktu lalu mengaku, sudah mengajukan permohonan kepada Ketua Kompolnas, Djoko Suyanto, agar menyediakan waktu dan saran dalam menentukan nama calon Kapolri yang akan direkomendasikan ke Presiden SBY.

Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa saja memiih satu nama dari calon-calon yang disodorkan Kompolnas. Tapi, tetap ada kemungkinan presiden mencalonkan orang lain yang namanya tidak tertera di daftar Kompolnas.


Lebih jauh Martin berharap, pejabat Kapolri yang terpilih nanti adalah orang yang memiliki rekam jejak baik dan sudah teruji dalam kariernya di kepolisian. Apalagi pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden semakin dekat. Martin juga membayangkan seorang Kapolri yang dekat atau setidaknya dikenal cukup dekat oleh Presiden SBY.  

Mengapa demikian? Masih menurut Martin, jabatan Kapolri ini sangat strategis dan penting, sehingga presiden sangat berkepentingan menempatkan sosok yang dikenal untuk jabatan Kapolri ini.

"Presiden harus menempatkan orang yang betul-betul loyal kepadanya," ujar Martin beberapa saat lalu (Rabu, 24/7).

Sesuai aturan di UU Kepolisian, calon Kapolri yang diajukan Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Karena itu, dia sarankan Presiden menyodorkan satu nama calon Kapolri ke DPR.

"Syarat tambahan lain adalah calon Kapolri ini bukan orang yang berpotensi untuk ditolak secara aklamasi oleh anggota Komisi III DPR. Menurut saya, presiden tidak perlu mengajukan lebih dari satu nama agar tidak menimbulkan gejolak di Komisi III," tandasnya. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya