Tak Cukup Kecam FPI, SBY Harus Evaluasi Polri

Jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri sudah menjadi tradisi sebagian organiasasi masyarakat melakukan sweeping, dan tidak sedikit diantaranya yang berakhir dengan kekerasan.

Akibat sweeping tempat hiburan tersebut, kerap meresahkan masyarakat lainnya. Dan setiap tahun hal ini selalu terjadi tanpa bisa dicegah oleh pihak kepolisian.

Ketua DPP PKS Indra mengatakan, pemarintah dalam menangani tindakan sweeping tidak bisa hanya prihatin, mengutuk dan mengecam tegas. Tapi harus menyelesaikan permasalahan dari hulu ke hilir dan mencari sumber masalah.

Menururtnya, ormas yang sweeping, karena mereka tidak puas dengan penanganan pihak kepolisian yang seolah-olah melakukan pembiaran bahkan diduga melakukan pembekingan.

Agar tidak terjadi tindak main hakim sendiri kata Anggota DPR RI ini, Polri harus menjalankan UU dan Perda dengan melarang dibukanya tempat perjudian dan prostitusi.

"Presiden harus evaluasi penegak hukum. Di Jabodetabek saya lihat sudah berkurang dari tahun 2012, kita harus apresiasi ini. Jadi, kalau masih ada sweeping, maka dipertanyakan di mana tugas polisi di daerah itu," kata Indra kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (23/7)

Terakhir Indra mengatakan, apapun alasannya, ormas-ormas yang ada, seperti Front Pembela Islam (FPI) tidak dibenarkan main hakim sendiri.

"Ormas, kalau menemukan pelanggaran laporkan ke Polisi. Kalau tidak jalan, bisa langsung pertanyakan kepada atasannya, yaitu presiden. Dan penegak hukum juga jangan pandang bulu dan harus lebih tegas dan profesional," demikian Indra. [rus]