Berita

ibas/net

Kubu Anas Tuding KPK Mau Tutupi Dugaan Keterlibatan Ibas dan Bu Pur

SABTU, 20 JULI 2013 | 23:14 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Obral janji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan tersangka kasus Hambalang Anas Urbaningrum selepas Lebaran tidak lebih dari sekedar pengalihan isu agar dugaan gratifikasi 200 ribu US Dollar  yang diterima Edhie Baskoro Yudhoyono sebagaimana pengakuan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mereda diberitakan.

Hal ini juga sekaligus untuk menutupi pemberitaan dugaan keterlibatan istri Kepala Rumah Tangga Cikeas Kombes Purnomo D. Rahardjo yang bernama Sylvia Sholehah alias Ibu Pur, yang diduga berperan mempertemukan pimpinan proyek Hambalang dengan sejumlah vendor.

Hal itu disampaikan Ma'mun Murod Al-Barbasy, bekas Sekretaris Bidang Agama DPP Partai Demokrat yang Jurubicara Pergerakan Indonesia (wadah perjuangan Anas), malam ini (Sabtu, 20/7).

"Saya yakin KPK tidak punya nyali untuk Cikeas. Bagaimana punya nyali, wong Cikeas sepertinya punya banyak kartu mati terkait beberapa pimpinan KPK," tegas dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

KPK tidak punya nyali terlihat dari ketidakberanian lembaga anti korupsi itu memanggil Pangeran Cikeas untuk dimintai keterangan terkait penerimaan aliran dana dari proyek yang tengah dikerjakan Grup Permai saat Kongres Partai Demokrat di Bandung pada  2010 lalu itu.

"Ketidakberanian lainnya terlihat dalam menangani kasus Century. Penanganan kasus Century, kan terlihat hanya main-main saja. KPK mestinya sadar, bahwa rakyat menunggu agar mega kasus seperti Hambalang dan Century dituntaskan setuntas dan setransparan mungkin," demikian Mamun Murod, Sekretaris Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jakarta ini.[zul]


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya