. Penanganan kasus Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja terkatung-katung padahal mantan Ketua Umum PB HMI ini sudah ditetapkan sebagai tersangka empat bulan lalu. Karena itu semakin kuat dugaan ada upaya kriminalisasi dengan sengaja mencari kesalahan Anas agar bisa ditetapkan menjadi tersangka.
"Saya khawatir munculnya agenda kriminalisasi terhadap Anas karena KPK tidak melakukan penyidikan untuk menemukan kesalahan, tapi justru mencari-cari kesalahan," kata Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), Haris Pratama, beberapa saat lalu ( Minggu, 14/7).
Haris meminta kepada lembaga antikorupsi itu segera menuntaskan kasus Anas dengan membawa ke pengadilan. Sebab jika penangananya berlarut-larut, lanjut dia, kredibilitas KPK yang akan menjadi taruhannya.
"Di bulan puasa ini, saya meminta KPK untuk jujur dan bertobat, jika memang Anas bersalah segera penjarakan dia, jika tidak KPK harus segera pulihkan namanya, KPK jangan takut pada sutradara yang menginginkan Anas tersangka," tegasnya.
Di sisi lain, Haris sangat menyayangkan alasan KPK yang harus menunggu hasil audit BPK terkait kerugian negara dalam kasus Hambalang sebelum bisa menindaklanjuti para tersangka proyek itu. Keanehan lain yang dilihat Haris yakni, pemeriksaan secara simultan yang dilakukan oleh KPK terhadap saksi-saksi dalam kasus itu. Menurutnya, hal itu terkesan bahwa KPK tidak punya bukti cukup untuk mentersangkakan Anas Urbaningrum.
"Apa hubungan Hotel Sultan, Hotel Aston Bandung dengan gratifikasi mobil Harrier? Jadi saya melihatnya Anas dijadikan tersangka dulu baru cari-cari kasusnya," imbuh Haris.
Ia juga melihat KPK tak adil dalam mengungkap kaitan kasus Hambalang dengan Kongres Partai Demokrat di Bandung. Oleh karenanya, ia meminta agar KPK juga memeriksa Panitia Kongres kongres tersebut.
"Kapan giliran Ketua dan Sekretaris SC diperiksa. Ini satu paket dan keduanya harus diperiksa. Saya sangat menunggu. Saya sendiri tidak tahu siapa ketua dan sekretaris SC," sindir Haris
Haris menambahkan bahwa tidak hanya OC dan SC, KPK juga harus memeriksa semua tim sukses calon ketua umum, baik dari kubu Anas Urbaningrum, Marzuki Alie maupun Andi Mallarangeng, termasuk SBY yang tegas mendukung Andi.
[ysa]
