Berita

aburizal bakrie:net

Hanya Munas atau Rapimnas yang Bisa Batalkan Pencapresan Aburizal Bakrie

SABTU, 13 JULI 2013 | 22:03 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Golkar tidak pernah kepikiran untuk memasangkan kader seniornya menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo, yang disebut-sebut bakal didukung PDI Perjuangan running for RI 1.

"Kita sementara ini belum ke arah sana. Justru kita sekarang mencari pendampingi ARB (Aburizal Bakrie) sebagai cawapres," ujar Jurubicara DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya, kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Sabtu, 13/7).

Tantowi mengungkapkan itu terkait penilaian Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, bahwa tokoh senior Golkar cocok mendampingi Jokowi, yang diyakin akan memengani pilpres.

Pasangan itu nanti seperti Presiden AS Barack Obama yang berpasangan dengan tokoh senior Joe Biden. Tapi, kata Jeffrie, tokoh senior yang digandeng Jokowi itu harus punya peluang untuk mengendalikan Golkar pasca-Munas 2015, lalu membawa beringin memperkuat pemerintahan.

Melanjutkan keterangannya, Tantowi menegaskan, partainya saat ini fokus memperjuangkan pencapresan Aburizal Bakrie. Kalaupun ada permintaan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung agar dilakukan evaluasi kenapa elektabilitas Aburizal tidak pernah menyentuh angka 10 persen, itu hanya semacam peringatan.

"Itu positif. Itu semacam warning. Peringatan dari bagian keluarga Partai Golkar agar partai maupun capres kerja lebih keras daripada sekarang. Waktu kan masih cukup jauh," tandasnya.

Namun, dia mengingatkan, kalau untuk mengevaluasi, apalagi sampai menganulir pencapresan Aburizal Bakrie, yang diputuskan dalam Rapimnas 2012 lalu, hanya bisa dilakukan di forum resmi Partai Golkar.

"Kalau tidak Munas, yang lima tahun sekali, ya Rapimnas. Di luar itu nggak bisa. Karena partai ini punya sistem. Tapi siapapun kader, berhak untuk menyampaikan apapun," demikian anggota Komisi I DPR ini. [zul]


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya