Berita

siti zuhro:net

Hindari Politik Transaksional, Partai Disarankan Bangun Koalisi Sebelum Pileg

SABTU, 13 JULI 2013 | 17:02 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai-partai disarankan membangun koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden mendatang mulai saat ini, sebelum pemilihan umum 2014. Hal ini untuk mengantisipasi koalisi berdasarkan transaksional.

"Jadi menurut saya, kita dan media, harus mendorong semua partai memutus mata rantai politik transaksional dengan cara melakukan koalisi sedini mungkin," ujar pengamat politik senior Siti Zuhro kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 13/7).

Karena, menurut Siti Zuhro, ideologi dan kesamaan visi-misi akan jadi landasan partai-partai kalau berkoalisi sebelum Pileg itu. "Kalau koalisi (ditentukan) last minute (sebelum pilpres), itu nggak jelas. Kita lihat saja koalisi SBY. Itu gebuk-gebukkan di dalam," jelas peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini.

Tak hanya itu, partai politik juga tidak harus membangun koalisi besar. Karena Indonesia menerapkan sistem presidensial. Presiden mendatang tidak perlu takut dijatuhkan parlemen.

"Seharusnya siapa yang memenangkan pemilu tidak usah gentar selama tujuannya benar. Jokowi saja nggak gentar meskipun partainya kecil di DKI. Kita dorong penguatan sistem presidential supaya bekerja maksimal. Dampak ikutannya, mereka tidak neko-neko. Kalau neko-neko, ya mencari teman sebanyak-banyaknya supaya aman dan tentram," tandasnya.[zul]


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya