Berita

Puan Maharani

Wawancara

WAWANCARA

Puan Maharani: Soal Capres, Saya Belum Dapat Contekan Dari Ibu Megawati

RABU, 10 JULI 2013 | 09:56 WIB

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani mengaku partainya akan mempertimbangkan setiap kader yang potensial sebagai capres, termasuk Gubernur DKI Jakarta Jokowi.

”Soal siapa orangnya, saya belum dapat contekan dari Ibu Megawati soal capres dari PDI Perjuangan. Sebab, kami masih sibuk melakukan konsolidasi partai. Tentunya untuk capres yang akan kami usung, PDIP akan melihat siapa saja kader terbaik,” ujar Puan Maharani kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Puan menegaskan, partainya belum pasti mencapreskan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “Kita lihat saja nanti ya. Yang jelas, kami belum membicarakan soal itu,” ucapnya.


Berikut kutipan selengkapnya :

Bagaimana peluang Jokowi menjadi capres dari PDI Perjuangan?
Keputusan diserahkan kepada  Ibu Megawati. Jika diizinkan beliau, maka bisa saja Jokowi ikut berlaga dalam Pemilihan Presiden 2014.

Soal elektabilitas Jokowi bagaimana?

Tentunya hal itu menjadi salah satu pertimbangan Ibu Megawati ketika nanti PDI Perjuangan memutuskan bakal calon presiden. Sampai saat ini, partai masih mencari-cari siapa kader yang akan diusung dalam Pilpres 2014.

Kapan PDI Perjuangan akan mengadakan Rakernas untuk menetapkan capres?

Belum tahu. Soal Rakernas mungkin akan dibicarakan setelah lebaran. Tapi menentukan capres itu kan tidak harus melalui Rakernas. Sebab PDI Perjuangan  kan tidak seperti partai lain. Di Bandung sudah memberikan kewenangan itu kepada Ibu Ketua Umum.

Jokowi dianggap layak mengikuti konvensi capres Partai Demokrat, bagaimana tanggapan Anda?
Sampai saat ini Pak Jokowi masih menyebut dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Sebagai kader, tentunya harus mengikuti keputusan partai. Berdasarkan Rakernas di Bandung, keputusan soal pencapresan diserahkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalau mau ikut agenda dari partai lain, ya Pak Jokowi harus meminta izin terlebih dahulu kepada Bu Mega.

O ya, Badan Legislasi DPR menggelar rapat pleno tentang perlu atau tidaknya revisi UU Pilpres, bagaimana tanggapan Anda?
Kami berpandangan masih menggunakan undang-undang yang lama. Saat ini Fraksi PDI Perjuangan menunggu pembahasan di Baleg. Nanti akan dilaporkan setelah pembahasan di Baleg ke saya, sebagai ketua fraksi. Tapi intinya, apapun yang akan diputuskan dalam rapat pleno Baleg DPR, PDI Perjuangan akan tetap konsisten untuk penggunaan undang-undang yang lama.

Kenapa harus bertahan dengan undang-undang yang lama?

Kami menilai Undang-undang Pilpres masih relevan. Dalam dinamikanya mungkin akan ada perubahan, tapi kita tetap pada yang lama. Angka ambang batas untuk dapat mencalonkan presiden, dan presidential threshold kami anggap masih relevan.

Sidarto Danusubroto sudah dilantik menjadi Ketua MPR, tanggapan Anda?
Saya ucapkan selamat kepada Opa Sidarto yang sudah dilantik sebagai pengganti Pak Taufiq Kiemas. Saya yakin Opa berkomitmen menjaga empat pilar yang diwariskan oleh Pak Taufiq Kiemas. Apalagi Pak Taufiq pernah mengatakan tidak ada fraksi di MPR, yang ada hanya empat pilar.

Saya yakin Pak Sidarto dapat melakukan yang terbaik dan merangkul kehangatan yang sudah dibina Pak Taufiq. Selain itu  melanjutkan hubungan baik dengan semua pihak yang sudah dilakukan Pak Taufiq. Tugas itu amanah dan jangan lupakan masyarakat.

Ada kekhawatiran penunjukan Sidarto akan memuluskan wacana impechment terhadap pemerintahan, apa benar?
Tidak akan impeachment (pemakzulan). Saya menjamin Opa Sidarto Danusubroto memegang amanat almarhum Taufiq Kiemas untuk tidak melakukan pemakzulan.

Tidak  akan ada upaya menggoyang pemerintahan yang tengah berkuasa pascapelantikan Sidarto Danusubroto sebagai Ketua MPR.

PDI Perjuangan akan memegang amanat almarhum Taufiq Kiemas untuk tidak melakukan pemakzulan atau penggulingan pemerintahan dengan cara inkonstitusional.

Lagipula masa kekuasaan pemerintah saat ini hanya tersisa tak lebih dari satu tahun.

Melakukan pemakzulan hanya membuang energi dan memicu perpecahan bangsa. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya