Berita

sb yudhoyono:net

Soal Aturan Konvensi, Demokrat Akomodir Masukan Masyarakat

SENIN, 08 JULI 2013 | 22:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penjelasan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tadi malam soal tujuh aturan pokok-pokok konvensi disambut baik.

Ketujuh aturan itu adalah terkait sistem konvensi, organisasi konvensi, peserta konvensi, kegiatan dan proses konvensi, waktu dan tahapan konvensi, biaya dan pendanaan konvensi, dan  penentuan pemenang konvensi.

Selain dapat memberikan kepastian atas keraguan masyarakat selama ini, penjelasan SBY itu juga disambut baik karena aturan-aturan yang ditetapkan seperti telah mengakomodir masukan dari masyarakat.

"Ini bagus. Artinya secara tidak langsung, Partai Demokrat mendengar suara masyarakat," ujar peneliti Maarif Institute Endang Tirtana kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 8/7).

Apa yang disampaikan oleh Endang itu memang ada benarnya. Jauh sebelumnya, Dewan Penasihat The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jeffrie Geovanie, pengamat yang pertama kali menyarankan agar partai politik menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden, sudah mewanti-wanti agar melakukannya secara terbuka dan demokratis.

"Harapan saya Demokrat terbuka dalam mekanisme dan penetapan hasil akhir dari konvensi ini. Harusnya begitu. Kalau tidak, akan jadi bumerang," kata Jeffrie pertengahan April lalu.

Sebagai warga negara, Jeffrie saat itu mengungkapkan harapannya, bahwa yang menentukan siapa yang menjadi calon presiden di antara peserta konvensi itu adalah rakyat, pemilih pada umumnya.  "Kalau survei pemilih nasional yang menjadi basis dalam mengambil keputusan, maka calon yang ditetapkan akan sangat mencerminkan aspirasi pemilih nasional," jelasnya.

Tak hanya itu, Jeffrie juga mengingatkan, pendaftaran konvensi bersifat terbuka. Artinya tidak hanya diikuti kader Demokrat. Dengan itu, tokoh-tokoh alternatif dari generasi baru bisa ikut konvensi.  "Setahu saya Demokrat akan membuat konvensi terbuka. Tentu Demokrat tidak membatasi generasi. Tapi jelas terbuka terhadap generasi baru, yang merupakan generasi pemilih mayoritas," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya