Berita

SBY Mendiamkan agar PKS Dicemooh Publik

SABTU, 06 JULI 2013 | 20:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Hingar-bingar polemik pencopotan menteri-menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Kabinet Indonesia Bersatu (II) mulai meredup. Padahal, selama pembahasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan puncaknya pengesahan APBN-P 2013 dalam Sidang Paripurna DPR RI 17 Juni lalu, cukup santer desakan dari elit Demokrat agar Tifatul Sembiring Cs dicopot.

Alasannya, PKS menolak kenaikan harga BBM. Terkait ancaman itu, PKS sendiri menyerahkan dan mempersilakan Presiden SBY untuk mencopot ketiga kadernya yang duduk di pemerintahan kalau dianggap keputusan menolak kenaikan harga BBM melanggar kesepakatan koalisi.

Direktur Eksekutif Institute for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq menilai Presiden SBY tidak akan memecat menteri asal PKS. Karena SBY tidak mau terjebak permainan partai tersebut.


"Saya pikir SBY akan mendiamkan jebakan yang sengaja dimainkan oleh PKS," Saiful Haq kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Sabtu, 6/7).

Menurutnya, bila memberhentikan menteri-menteri asal PKS, SBY akan dikecam publik karena melakukan tindakan kekanak-kanakan. Pasalnya, Tifatul Sembiring Cs dalam amatan publik lebih patuh pada keputusan pemerintah dibanding Pimpinan PKS yang menolak kenaikan harga BBM.  

"Jika didiamkan (kader PKS tidak dicopot), publik akan menilai, memang PKS tidak pernah konsisten dengan keputusannya. Bahkan telunjuk publik akan mengarah ke hidung PKS sebagai tindakan kekanak-kanakan dan tidak berani mengambil posisi yang tegas. Mau menikmati kue kekuasaan, tapi juga tidak mau ikut mencuci piring,"  jelas Saiful Haq.

"Dalam posisi seperti itu, tindakan SBY mendiamkan dan cenderung membiarkan agar PKS dihakimi tidak (hanya) di kabinet atau di Setgab, tapi (juga) oleh publik," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya