Proses persiapan logistik dan desain surat suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014 harus dilakukan transparan. Jika tidak demikian, maka sudah pasti penjara menanti para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow, mengatakan, semua proses di internal yang berkaitan dengan persiapan logistik pemilu harus diinformasikan ke masyarakat luas dengan berbagai cara.
"Proses internal harus transparan. Saya dengar desain surat suara sedang berproses. Itu harus disayembarakan," kata Jeirry kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Jumat, 5/7).
Menurutnya, banyak pekerjaan besar KPU terkait logistik. KPU pun harus lebih dulu menuntaskan penetapan daftar pemilih tetap dan dafta caleg tetap sebelum membuka tender.
"Pencetakan suarat suara harus tunggu dulu jumlah pemilih tetap dan caleg tetap, baru setelah itu tender," ucapnya.
Jeirry meminta masyarakat harus awasi lebih jeli semua proses tender yang akan berjalan kira-kira bulan Oktober mendatang.
Sebelumnya, pengamat pemilu Ray Rangkuti, juga mengatakan, walau DCT belum ditetapkan, KPU harus dari sekarang sudah membuat Peraturan KPU tentang percetakan surat suara.
"Kalau DCT belum keluar, tapi PKPU surat suara semestinya sudah dibuat. Kalau siapnya cepat, ada partisipasi masyarakat terkait desainnya," tuturnya.
Sambung Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia itu, yang paling krusial disoroti dan diperhatikan banyak kalangan nanti adalah soal logistik, pendistribusian logistik, data pemilu, pencoblosan, dan penghitungan suara.
Sementara, pada satu kesempatan bulan Juni lalu, Komisioner KPU, Arif Budiman, sempat memberi bocoran bahwa desain surat suara yang akan digunakan pada Pemilihan Umum Calon Legislatif 2014 tidak akan menyertakan foto caleg. Surat suara hanya akan memuat nomor urut dan nama partai serta nomor urut dan nama caleg.
[ald]
