Politisi PDIP: Data Penerima BLSM Muluskan Praktik Korupsi

Badan Pusat Statistik (BPS) mesti segera melakukan pembenahan data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang mencapai 15,5 juta di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Imam Suroso, dalam rilis, Kamis (4/6). Data penerima BLSM yang dipergunakan saat ini adalah data tahun 2011. Karena itu, BLSM sarat dengan penyimpangan dan korupsi karena tidak tepat sasaran.  Kalau data ini terus dipergunakan, dia yakin akan terjadi banyak penyimpangan.

Politikus dari daerah pemilihan Jawa Tengah III ini menambahkan, anggaran BLSM yang mencapai Rp 9,3 triliun tersebut hanya membuat rakyat malas dan makin miskin.

Dia juga yakin kompensasi empat bulan, yang diberikan pemerintah Rp 300 ribu per dua bulan itu, tidak berarti buat warga miskin karena sebelum harga bahan bakar minyak bersubsidi naik, harga-harga bahan makanan pokok sudah lebih dulu bergejolak.

Ia menambahkan, jika data penerima BLSM tersebut terus mengacu pada data tahun 2011 maka tidak menutup kemungkinan terjadi korupsi.

Untuk itu, PDIP meminta pemerintah secepatnya merivisi jumlah penerima BLSM yang benar-benar miskin. Jadi, BLSM tidak ditunggangi kepentingan pencitraan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. [ald]