Sulit sekali menghapus persepsi yang memandang program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) identik dengan pencitraan politik rezim yang berkuasa. Kebijakan yang sama, dengan nama berbeda pada 2009, pernah juga menjadi faktor penting yang melahirkan kemenangan politik Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat pada Pemilihan 2009, di samping faktor-faktor lain.
Satu tahun jelang pemilu 2014, BLSM dicitrakan sebagai "lagu lama" partai-partai pemerintah untuk mengambil hati masyarakat. Terdengar kabar busuk seputar BLSM misalnya soal data penerima yang sudah disusun sedemikian rupa untuk kepentingan partai tertentu, yang siap dibagikan ke masyarakat oleh menteri-menteri asal partai untuk pencitraan (pokoknya semua bagian dari koalisi kebagian manisnya), dan pendanaannya bersumber dari utang pada Asian Development Bank (ADB) dengan nama singkatan proyek DPS (Development Policy Support Program) dan World Bank.
Selain identik dengan kepentingan politik, pada praktiknya BLSM ini pun mendapat protes dari masyarakat luas karena sarat kesemrawutan data hingga melahirkan ketidakadilan. Staf Khusus bidang Ekonomi dan Pembangunan Presiden, Firmanzah, mengakui, pada saat distribusi tahap pertama 7 juta Kartu Perlindungan Sosial, sebanyak 2.067 KPS terkirim kembali. Alasan KPS dikembalikan , 40 persen sasaran KPS sudah meninggal dunia, 30 persen tanpa pemberitahuan, 20 persen akibat tergusur, dan 10 persen tidak diketahui tempat tinggalnya.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono sendiri menyebutkan, sebanyak 8.554 dari 15,5 juta penerima bantuan langsung sementara masyarakat mengembalikan dana Rp 150 ribu per bulan itu. Ada kemungkinan jumlah warga yang menerima namun mengembalikan dana itu akan bertambah. Ada pula berita yang mengejutkan dari pelosok desa, tepatnya, Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sana, setidaknya ada 10 Kepala Dusun (Kadus) di desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru ramai-ramai mendatangi kantor Pos Banyubiru untuk menyerahkan KPS. Mereka beralasan takut dapat komplain dari warganya jika ternyata pembagian Kartu Pengendalian Sosial (KPS) untuk mencairkan BLSM tidak merata.
Kemiskinan di Indonesia semakin telanjang di depan mata berkat pembagian BLSM ini. Di sejumlah kantor pos tempat pembagian, para keluarga miskin datang membludak. Ada di antara mereka yang mengantre tertib dengan membawa sejumlah persyaratan, di antaranya fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Tapi, petugas pembagian seringkali tampak kewalahan dalam pendistribusian yang membuat warga tidak sabar dan akhirnya nekat menerobos antrean sehingga ricuh tak terelakkan. Sosialisasi pun sepertinya sangat kurang, tampak dari banyak warga yang datang ke kantor pos tanpa membawa persyaratan lengkap atau merasa dikerjai karena ternyata kelurahannya belum mendapat giliran untuk dibagikan BLSM yang diberikan sekaligus untuk dua bulan di tahap pertama ini.
BLSM pun disebut-sebut sebagai kebijakan yang memperlemah mental bangsa dan kebijakan yang dihasilkan karena pemerintah yang malas berpikir. Kenaikan BBM yang melahirkan BLSM, sebetulnya tidak perlu dilakukan jika pemerintah mempersiapkan kemungkinan krisis APBN dari sejak jauh-jauh waktu sebelumnya. Cara pikir pemimpin yang pemalas akhirnya menghasilk n kebijakan yang membuat rakyat ikut jadi malas. Ikan busuk dari kepala. Kepemimpinan para pemalas hanya melahirkan budaya kepingin serba instan, tanpa keringat, tanpa kerja keras. Sementara pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja seluasnya, peningkatan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan berkualitas, tetap diabaikan selama bertahun-tahun.
Yang menarik adalah suara masyarakat yang terekam dalam survei Lingkaran Survei Indonesia. Terungkap dalam riset yang dilakukan periode 18 hingga 20 Juni 2013 dengan margin of error sebesar 2,9 persen ini menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menolak kenaikan harga BBM, tetapi mayoritas tetap menyetujui pemberian BLSM. Kontradiktifnya lagi, mayoritas masyarakat pula yang yakin bahwa BLSM tidak akan tepat sasaran.
Sebesar 58,92 persen publik menyatakan setuju dengan pemberian BLSM, dan hanya 29,12 persen yang menyatakan tidak setuju. Dan sebesar 11,96 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Meski demikian, mayoritas publik pesimistis program BLSM ini akan tepat sasaran kepada warga miskin. Hanya 24,27 persen publik yang yakin bahwa penyaluran BLSM ini akan tepat sasaran. Sedangkan mayoritas publik, yakni sebesar 72,33 persen, tidak yakin penyaluran BLSM tepat sasaran.
Dari hasil itu mungkin ada kesimpulan sementara yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk melanjutkan hidup mereka dan meningkatkan taraf kesejahteraannya. Tapi, di saat yang bersamaan pula ada keyakinan di mayoritas masyarakat bahwa pemerintah yang di mana mereka menggantungkan nasib diisi orang-orang yang tak becus.
Sejak Senin pekan lalu (24/6) RMOL membuka poling bertema "Menurut Anda apakah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diberikan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah adalah kebijakan yang tepat untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM?". Hasil poling adalah lebih dari separuh pemilih memilih opsi "sangat tidak tepat". Rincinya, yang memilih Sangat Tepat 8.7 persen, Tepat 6.4 persen, Tidak Tepat 26.2 persen, Sangat Tidak Tepat 57.0 persen dan Ragu-ragu 1.7 persen.
Poling ini tidak mengikuti kaidah akademis. Poling ini menggunakan metode one IP one vote, artinya tidak mencerminkan sikap seluruh rakyat Indonesia. Namun, berdasarkan itu kiranya tetap ada masukan penting untuk pengelolaan negara dan segala potensi kekayaannya demi menciptakan masyarakat adil dan makmur sesegera mungkin.
[ald]
