Berita

joko widodo

Jokowi harus Minta Izin Warga Jakarta Kalau Mau Nyapres

SABTU, 29 JUNI 2013 | 17:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Hasil survei dari hampir semua lembaga menempatkan Joko Widodo sebagai calon presiden yang memiliki elektabilitas paling tinggi. Saat ini terpulang kepada Gubernur DKI Jakarta itu sendiri apakah akan maju pada pemilihan presiden 2014 mendatang atau tidak.

"Sekarang terpulang ke dia sendiri," ujar pakar psikologi politik Hamdi Muluk kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 29/6).

Dalam pengamatan Hamdi Muluk, sampai saat ini, Jokowi masih menampik. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan dia masih konsentrasi membangun Jakarta. Selain itu, dia diamankan PDIP untuk memimpin Ibukota.


"Nggak tahu kalau keadaan sudah mepet banget, rakyat meminta-minta dia, bisa gitu kan?" ungkap pengajar di Universitas Indonesia ini.

Kalau memang pada akhirnya bersedia, menurut Hamdi Muluk, Jokowi harus meminta izin ke warga Jakarta, terutama yang memilihnya pada saat Pilkada lalu. Sebagaimana pernah ia lakukan kepada warga Solo saat ia hendak maju menjadi calon gubernur.

"Kalau direlakan, apa boleh buat. Tapi ini juga kita nggak tahu. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada tokoh sekaliber Jokowi. Muncul bintang baru. Tapi fakta hari ini ya Jokowi paling meroket elektabilitasnya," jelas Hamdi.

Selain itu, masih kata Hamdi Muluk, dukungan dari PDI Perjuangan juga harus dipertimbangkan. Karena belum tentu Jokowi bisa nyapres kalau partai Megawati Soekarnoputri tak mendukungnya. Karena calon independen belum bisa maju di Pilpres.

"Karena dia bukan elit partai tulen. Artinya kalau PDIP tidak mau mencalonkan dia bagaimana? Kalau PDIP tidak memberi tiket, bagamana? Misalnya mereka memutuskan lebih baik Mega saja lah," tandasnya.[zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya