Berita

muhammad najib/ist

Politik

Najib: Memangnya Muhammadiyah Mau Kalau Ada Muhammadiyah Watch?

Masyarakat Sudah Resah
SABTU, 29 JUNI 2013 | 10:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Anggota Pansus RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Muhammad Najib, menegaskan, RUU Ormas yang digodok oleh DPR dan pemerintah harus dikritisi. Maka itu, Partai Amanat Nasional tempatnya bernaung, juga masih dalam posisi menolak pengesahan RUU itu dalam paripurna.

Tapi, Najib tegaskan pula, PAN yang masih dalam posisi menolak bukan berarti tidak ingin ormas-ormas diatur oleh regulasi yang menetapkan hak dan kewajiban mereka.

Najib yang merupakan kader tulen Muhammadiyah ini menyebutkan, lewat RUU Ormas itulah DPR berinisiatif memberi "reward" atau penghargaan kepada ormas-ormas besar yang sudah lahir dari masa sebelum proklamasi. Ormas-ormas besar yang punya peran sejarah itu akan difasilitasi dan didukung.


"Tapi kita harus berikan punishment kepada LSM abal-abal dan anarkis. Hukuman harus diberikan kepada mereka, kalau tidak akan berbahaya sekali," terang Najib, dalam diskusi "RUU Ormas Bikin Cemas" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (29/6).

Mantan Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah ini pun mengatakan, jumlah ormas yang sudah demikian banyak sampai puluhan ribu itu malah meresahkan rakyat karena banyak intimidasi, premanisme dan semua berselubung baju LSM dan ormas.

"Ada bupati watch, sampai ada BUMN watch, yang juga ada pemerasan-pemerasan di dalamnya. Lalu kalau ada Muhammadiyah watch, Muhammadiyah mau tidak? Kalau ada NU watch, NU sendiri mau tidak? Muhammadiyah dimintai laporan keuangannya oleh LSM tertentu, mau tidak?" tuturnya balik bertanya.

Najib ingatkan, secara pribadi dirinya "sangat Muhammadiyah". Ia pun berpuluh-puluh tahun bergelut dalam dunia LSM. Dan ia tahu betul, tak semua orang LSM atau ormas itu bertujuan baik.

"Makin lama makin banyak preman berbaju ormas dan LSM, melakukan sweeping, dan nanti lama-lama ada police watch, NU watch, KWI watch, NU watch, datang minta laporan keuangan," ujarnya.

"Selama ini kita berikan ruang kebebasan sebebas-bebasnya. Lalu lama-lama muncul keresahan masyarakat, merusak suasana berusaha di masyarakat. Kita tak harus tunggu masalah sampai parah baru bergerak kan," ucapnya lagi

Dia pun mengkiritik ormas-ormas dan LSM yang kesannya malah membela UU Ormas bikinan Orde Baru tahun 1985 yang amat represif. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya