. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, atas penyelenggaraan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntalibiltas publik maupun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Penghargaan WTP diterima oleh Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Kamis (27/6).
Menurut Jumhur, penghargaan WTP untuk BNP2TKI merupakan kali kelima mulai 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Ia mengaku bersyukur lembaga yang dipimpinnya dapat menggondol WTP secara berturut-turut itu.
Jumhur mengatakan, penghargaan tersebut akan menjadi pemicu kerja-kerja pelayanan terhadap TKI oleh jajaran BNP2TKI di tingkat pusat, di samping bagi pegawai struktural yang dinaungi BNP2TKI seperti Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI), dan Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (LP3TKI).
"Dengan meraih WTP, diharapkan kinerja BNP2TKI juga semakin meningkat dan lebih baik lagi dalam upaya membangun kemartabatan perlindungan TKI dan keluarganya," ujarnya.
Ia mengaku, penghargaan WTP bukan semata-mata penilaian keberhasilan untuk BNP2TKI, namun sekaligus sebagai bentuk kepuasan lembaganya yang dapat dipersembahkan bagi para TKI.
Selain BNP2TKI, terdapat 23 lembaga yang mendapatkan penghargaan WTP di antaranya MPR RI, DPR RI, DPD RI, MA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Termasuk sejumlah kementerian dan nonkementerian lain yaitu Kemenkokesra, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Administrasi Negara, Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Kepegawaian Negara, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Ombudsman, serta Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional.
Sementara predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) meliputi Kemensos serta Badan Pertanahan Nasional.
[ysa]
