Ali Masykur Musa: Kini Bernegara Hanya Formalitas!

. Pasca Reformasi dan amandemen UUD 1945, konsep neggara telah melenceng jauh dari pengertian tentang negara yang digagas oleh para leluhur dan pendiri bangsa. Tanggung jawab negara untuk mengurus rakyat pun telah sirna, sementara yang ada saat ini hanya pemilu, pembatasan masa jabatan, lembaga-lemabaga negara, reformasi brikorasi dan seterusnya.

"Yang ada hanya tanggungjawab secara prosedural dalam segenap tatakrama formalitas politik kekuasaan. Jadi kita ini berengara hanya formalitas saja, tapi tidak pada subtansial," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 28/6).

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) ini menjelaskan bahwa sejak Orde Baru sampai sekarang, konsep kenegaraan yang dikembangkan di Indonesia tidak memiliki akar sejarah yang kuat dengan tradisi dan sistem ketatanegaraan yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa. Ia mencontohkan, pemilihan kepala daerah langsung yang justru telah melahirkan pemimpin lokal yang tidak amanah dan hanya menjermuskan masyarakat pada pragmatisme politik yang akut.

"Kalau kita baca kitab Babad Tani Jawi, atau kitab Ahkamul Sultoniah, pemimpin itu benar-benar lahir dari masyarakat, dipilih karena memang dianggap mumpuni. Rakyat yang memintanya. Berbanding terbalik dengan sekarang. Rakyat dipaksa memilih dengan money politic," jelasnya.

Konsep ketatanegaraan lainnya yang dianggap melenceng, menurut Ali Masykur, adalah pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi ke pasar bukan ke kemandirian masyarakat.

"Hal ini kita lihat dari komoditas pangan kita yang strategis mayoritas impor, padahal kita ini negara agraris dan maritim," sesalnya.

Kenyataan itu, menurut Ali Masykur disebabkan karena khazanah pengetahuan ketetanegaraan di kampus-kampus, nyaris tidak ada yang bersumber pada referensi ketatanegaraan nusantara. Misalnya, mahasiswa ilmu pemerintahan tidak pernah mendaptkan kuliah tentang negara kartagama yang di dalamnya menjelaskan bagaimana Majapahit mengelola ratusan ribu birokrasi di tingkat pusat dan daerah untuk menjaga agar sistem pemerintahan berjalan secara efektif.

Termasuk, katanya, para mahasiswa ekonomi yang tidak pernah diajarkan bagaimana Kasultanan Pasai, Demak, Gowa, Ternate dan lain-lain menggerakkan ekonomi maritim sebagai basis utama pendapatan kerajaan dan mendikte perdagangan internasional melalui kebijakan tata niaganya yang sangat berdaulat.

"Selama rujukan utama ketatanegaraan kita ke barat, selama itu pula kita tidak akan pernah berhasil membangun sistem ketatanegaraan yang kuat secara subtantif," tegasnya. [ysa]