. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, termasuk yang terakhir dari Indonesia Research Centre (IRC), mayoritas publik masih berharap presiden mendatang berlatarbelakang militer.
Bagi Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, latar belakang sipil atau militer bukanlah satu persoalan. Sebab apapun latar belakang yang memimpin, tetaplah hukum yang harus berada di paling depan.
"Militer aktif saja tanpa hukum tak bisa berbuat apa-apa," kata Yusril dalam pesan singkatnya beberapa saat lalu (Jumat, 28/6).
Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini punya pengalaman ketika negara menghadapi kasus pelanggaran HAM berat dan kasus Bom Bali. Setelah ada dasar hukum, baru militer dapat bertindak. Tanpa dasar hukum, tindakan militer adalah kesewenang-wenangan.
"Sapta Marga dan Sumpah Prajurit menegaskan kesetiaan militer kepada Undang-Undang Dasar. Tindakan militer yang berada di luar hukum tetap harus diadili. Ini menunjukkan bahwa hukum di atas segala-galanya," tegas pakar hukum tatanegara ini.
Yusril pun mengingatkan bahwa kerusakan sebuah negara berawal dari ketidakpatuhan penyelenggara negara dan rakyatnya terhadap hukum. Karena itu negara harus menciptakan hukum yang adil dan rasional serta menegakkannya dengan konsisten, terhadap siapapun.
"Karenanya, persoalannya kini bukanlah pemimpin berlatar belakang militer atau sipil, tapi pemimpin yang mau menegakkan hukum dengan adil," tegas Yusril, yang siap maju dalam Pilpres 2014.
Dengan hukum yang adil dan ditegakkan dengan konsiten, Yusril melanjutkan, maka negara akan tertib, kuat dan maju. Dan kemakmuran tidak akan pernah terujud jika hukum tidak adil, atau tidak menjamin kepastian. Pun demikian, pembangunan ekonomi takkan berhasil tanpa hukum yang kuat.
"Saya mengajak segenap komponen bangsa, ayo perkuat hukum negara ini! Jangan negara ini rusak binasa karena kesalahan kita mengelolanya," demikian Yusril.
[ysa]
