Banyaknya politisi terlibat korupsi membuat sejumlah kalangan merasa risau dengan masa depan bangsa ini.
“Sekarang ini kita sedang kacau karena banyaknya politisi terlibat korupsi. Harus dilakukan perubahan demi mencegah money politics,’’ kata bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut korban kasus Cicak-Buaya itu, solusi yang paling sederhana adalah mengubah sistem politik dari multi parpol menjadi dua parpol saja.
“Dengan sistem multi parpol seperti sekarang, coba dilihat dalam pilkada, pileg dan pilpres, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Kalau banyak mudaratnya, buat apa kita teruskan,’’ paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya;Kalau hanya dua parpol saja, apa bisa korupsi dipangkas? Tentu. Makanya lebih baik kita ubah. Kalau mau mencontoh negara liberal, kenapa kita tidak mecontoh yang bagus seperti Amerika Serikat. Yang bertanding dalam pemilu itu hanya dua parpol, sehingga kemungkinan money politics kecil.
Apa politisi itu mau digabung menjadi dua parpol saja?Mereka ditantang untuk melakukan koalisi permanen, sehingga nanti hanya ada dua kubu koalisi, yakni penguasa dan oposisi.
Bukankah masalah parpol itu di pendanaan, sehingga terjadi money politics?Ya, itu juga masalah. Maka di Banggar ramai-ramai dibancak anggarannya. Makanya lebih baik parpol dibiayai negara, sehingga politisi itu nggak usah nyari duit dari mana-mana. Negara harus membiayai penuh parpol.
Jika parpol masih dibiayai secara mandiri, maka korupsi di kalangan politisi itu bakal terus terjadi.
Apa sistem politik saja yang diubah?Tidak dong. Selain sistem politik harus bebas dari money politics, sistem ekonomi harus bebas dari uang siluman. Kemudian sistem hukum harus bebas dari makelar kasus.
Paling tidak tiga sistem itu yang harus kita benahi. Kalau itu tidak dibenahi, bakal hancur republik ini.
Selama Anda di KPK bagaimana?Memberantas korupsi tidak cukup hanya KPK saja. Masyarakat harus bangkit memberantas korupsi, termasuk parpol. Maka parpol berhentilah dari sekarang untuk korupsi, apapun alasannya.
Oh ya, bagaimana dengan PKS melaporkan Jubir KPK Johan Budi ke Mabes Polri? Sekarang ini kucing hilang saja bisa mengadu ke polisi kok, apa lagi ini, ha-ha-ha....
Saya melihat pernyataan Johan Budi tu biasa dan berdasar. Tapi kalau PKS melaporkan, tentu hak mereka. Polisi tentu melihat apa pantas diteruskan atau tidak.
Apakah Polri akan meneruskan kasus ini?Saya belum tahu.Kalau kita harus ngurusin yang kecil-kecil seperti itu kan kita jadi capek sendiri.
Artinya menurut Anda tidak perlu ditindaklanjuti?Itu tergantung Kepolisian. Tapi tentu dilihat dulu fakta-faktanya. Makanya fakta mana yang kuat itu yang jadi dasar.
Selama ini apa penyidik KPK selalu dilengkapi surat kalau mau melakukan penyitaan?Ya. Selalu sesuai prosedur. Saya yakin KPK itu selalu menjalani tugas dengan prosedur yang ada. Baru kali ini saja ada perlawanan. [Harian Rakyat Merdeka]
