Berita

Politik

SBY Simak Pemberitaan Media Internasional yang Berlebihan Soal Asap

RABU, 26 JUNI 2013 | 19:03 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden SBY dikritik keras dari segala penjuru karena permintaan maafnya kepada negara tetangga, Singapura dan Malaysia, atas bencana asap di Sumatera yang mengganggu. Presiden dianggap tak perlu meminta maaf karena pelaku pembakaran hutan di Riau itu adalah perusahaan negara tetangga itu sendiri.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mendesak Presiden meminta maaf juga kepada masyarakat Riau yang menjadi korban asap kebakaran hutan. Permintaan maaf jangan hanya disampaikan kepada Malaysia dan Singapura. Selain itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) malah menjatuhkan somasi kepada Presiden akibat bencana kebakaran hutan yang terus terjadi.

Menanggapi hal itu, Presiden memberi pelurusan. Dikutip dari presidenri.go.id, Presiden menegaskan tidak ingin media-media internasional terus memberitakan buruk terkait asap tersebut.


"Asap ini faktanya mengalir ke udara Singapura dan Malaysia. Bagaimana pun, dengan kepekatan asap, yang jika diukur dengan Pollution Standard Index sudah melebihi 300, sudah dikategorikan mengganggu kesehatan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya, setiba dari kunjungan kerja di Bali, di Pangkalan Udara TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (26/6) pukul 16.00 WIB.

Menurut Presiden, permintaan maaf yang disampaikannya di Kantor Presiden, pada Senin petang lalu (24/6) melambangkan ketidaksengajaan Indonesia terhadap bencana asap yang ditimbulkan akibat terbakarnya hutan di Riau. Apa yang disampaikan seusai rapat terbatas kabinet lalu itu, lanjut SBY, masih dalam konteks dan tidak berlebihan.

Presiden juga berharap jika nanti ada yang melukai bangsa Indonesia, maka pihak lain tersebut juga akan berbesar hati untuk meminta maaf.

"Saya menyimak pemberitaan-pemberitaan di media internasional, yang menurut pandangan saya banyak yang terasa berlebihan sehingga image Indonesia sangat buruk di mata dunia," jelasnya.

SBY pun tidak ingin Indonesia dinilai hanya mengganggu negara tetangga.

"Jangan kirimkan sinyal keliru atas apa yang dilakukan Indonesia," tambah SBY.

Saat menggelar konferensi pers, Presiden didampingi oleh Menko Polhukam, Djoko Suyanto; Menko Kesra, Agung Laksono; dan Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya