Berita

sby/ist

Gerindra: Permintaan Maaf SBY Tak Menyelesaikan Masalah

SELASA, 25 JUNI 2013 | 15:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sangat disayangkan pernyataan Presiden SBY yang mengungkapkan permintaan maaf pada negara tetangga, Malaysia dan Singapura atas peristiwa kabut asap di Riau yang juga belum berhenti. Dan akan mengambil alih penanganan kabut asap ini ke tangan pemerintah pusat.

"Pemerintah terkesan defensif dan menunjukkan lemahnya diplomasi lingkungan," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa (25/6).

Menurut Fadli, seharusnya dicari adalah akar masalah dan ada penanganan bersama. Pemerintah hingga saat ini kata dia belum serius menangani masalah kabut asap. Persoalan asap di kawasan Sumatera dan menyebar ke negara tetangga merupakan masalah tahunan yang tak pernah tuntas. Belum nampak langkah serius mencari solusi permanen.


Faktanya, hingga kini Indonesia belum meratifikasi ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution (ATHP). Padahal dengan ratifikasi ATHP,Indonesia akan mendapatkan bantuan teknis untuk menangani peristiwa kabut asap seperti sekarang.

Masih kata Fadli, sudah banyak analisa yang mengkaitkan peristiwa asap ini dengan adanya beking politik di perkebunan kelapa sawit. Dan perusahaan yang terlibat bukan saja perusahaan Indonesia, namun juga Singapura dan Malaysia.

"Namun, pemerintah kita belum berani mengambil langkah tegas," jelas dia.

Maka terang dia, perlu diteliti dan diinvestigasi perusahaan-perusahaan yang arealnya menyebabkan kebakaran hutan atau kerusakan lingkungan. Hukum  harus ditegakkan dengan tegas. Sehingga, ketika ada peristiwa seperti ini, pemerintah tahu apa yang perlu dilakukan.

"Permintaan maaf tak menyelesaikan persoalan, justru hanya melemahkan posisi diplomasi kita," ungkapnya,

Masih kata Fadli, permintaan maaf tanpa diiringi solusi  seperti menampar muka sendiri, tak taktis. Pemerintah harus berani menegakkan hukum pada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan ini. Pemerintah juga harus mampu mengubah pola pikirnya atas masalah lingkungan hidup sebagai masalah serius. [rsn]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Brigjen Victor Alexander Lateka Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum PABKI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17:48

MBG Program Baik, Namun Pelaksanaannya Terlalu Dipaksakan

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17:07

Suporter Indonesia Bisa Transaksi Pakai wondr by BNI di Thailand Open 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:46

Rupiah Jebol Rp17.600, Prabowo: di Desa Nggak Pakai Dolar

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:06

Sjafrie Kumpulkan BIN hingga Panglima TNI, Fokus Kawal Mineral Strategis RI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15:16

Saham Magnum Melonjak Usai Rumor Akuisisi Blackstone dan CD&R

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15:02

Prabowo Curhat Kenyang Diejek TNI-Polri Urus Jagung: Itu Aparat Rakyat!

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:35

Kemenhaj Perkuat Tata Kelola Dam, Jemaah Haji Diminta Gunakan Jalur Resmi Adahi

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:18

Instants Fitur Baru Instagram, Ini Bedanya dengan Stories

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:13

Prabowo Minta Aparat Koreksi Diri: Jangan Jadi Beking Narkoba

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:03

Selengkapnya