Berita

saleh husin

Dengarkan Keberatan Ormas, Fraksi Hanura Minta Pengesahan RUU Ditunda

SELASA, 25 JUNI 2013 | 09:15 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sejumlah organisasi kemasyarakatan masih menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) sebagai pengganti UU 8/1985 disahkan dalam Sidang Paripurna DPR hari ini.

Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin mengungkapkan penolakan berbagai ormas tersebut harus didengarkan.

Karena menurutnya, UU dibuat untuk kepentingan dan dapat mengakomodir semua kelompok dan orang untuk bisa menjadi lebih baik, termasuk dalam RUU Ormas tersebut.


"Melihat masih ada penolakan dari berbagai kelompok ormas besar seperti Muhammadiyah, Walubi, PGI dan lain-lain, maka Fraksi Hanura meminta agar pengesahan RUU Ormas dapat ditunda," ungkap Saleh Husin (Selasa, 25/6).

Pada 12 April lalu, RUU Ormas sedianya sudah akan disahkan. Tapi karena ada penolakan dari berbagai ormas, akhirnya ditunda. Saleh Husin pun kembali mengusulkan agar Pansus RUU Ormas membuka dialog lagi dengan pimpinan-pimpinan ormas tersebut.

"Ditunda dulu guna Pansus dapat memberikan ruang kepada ormas-ormas tersebut untuk dapat melakukan mediasi ulang agar mendapatkan titik temu tentang hal-hal apa yang menjadi keberatan mereka," demikian anggota Komisi V DPR ini.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemarin menyatakan, RUU Ormas masih menyisakan masalah mendasar. Masalah terutama terkait dengan definisi Ormas, relasi negara dan masyarakat, dan intervensi negara dalam pengaturan Ormas. Karena itu, RUU Ormas ini bertentangan dengan prinsip negara konstitusi dan demokrasi. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya