Berita

endang tirtana

Koalisi Partai Mendatang jangan Terlalu Gemuk Seperti Saat Ini

SENIN, 24 JUNI 2013 | 14:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), koalisi yang terbangun adalah model multi-partai, yang terdiri dari banyak partai. Sehingga kerap membuat ketidakefisienan dalam membuat kebijakan bersama.

Tak hanya itu, koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah (Setgab) ini juga kental dengan kepentingan- kepentingan politis, sehingga membuat keputusan- keputusan yang memerlukan tindakan cepat sulit dilakukan.

"Indonesia dengan sistem multi-partai cenderung mengalami ketidakstabilan demokrasi. Tidak seperti Amerika Serikat yang hanya punya 1 partai penguasa dan 1 partai oposisi," ujar peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, Endang Tirtana (Senin, 24/6).


Banyaknya partai pendukung pemerintah, juga tidak disertai kepemimpinan yang kuat. Padahal, kata Endang, dalam kondisi negara yang sedang berkembang, seharusnya sistem demokrasi ini hendaknya disertai dengan "strong leadership" kepemimpinan yang kuat dan tegas.

"Jika tidak, sulit rasanya untuk melakukan gebrakan dalam pembangunan," imbuhnya.

Untuk kedepan, usul Endang, ada baiknya koalisi yang dibentuk dengan lebih sedikit partai. Sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan kebijakan dan kontrol.

Meski memang, jika partai-partai oposisi yang berkoalisi adalah partai besar, maka besar juga kemungkinannya hal ini dapat menghambat partai berkuasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya baik untuk kepentingan masyarakat. "Namun sisi positifnya adalah ada kontrol yang besar oleh oposisi terhadap partai yang berkuasa," ungkapnya.

Menurut Endnag, pemilihan partai koalisi itu harus mempertimbangkan derajat kemenangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Karena itu, koalisi akan mulai terbaca pasca Pileg tentunya.

"Namun, sejauh ini PDIP punya peluang besar menjadi partai pemenang. Untuk itu, jika PDIP menjadi pemenang dalam Pileg dan Pilpres 2014 atau pasca 2014, maka bisa jadi akan ada model koalisi yang berbeda. Mengapa demikian? karena PDIP selama ini sudah menjadi spesialis oposisi, akan seperti apa koalisinya, kita tunggu," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya