AEPI: Kenaikan Harga BBM Cuma Akal-akalan Rezim SBY dan DPR untuk Merampok Uang Rakyat

. Pemerintahan SBY-Boediono dan DPR benar-benar membuat akal-akalan untuk merampok uang rakyat melalui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini, kata Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), terlihat jelas dari postur APBN Perubahan. Di satu sisi, pemerintah menambah utang demi meningkatkan belanja. Di sisi yang lainnya, pemerintah menaikkan harga BBM sementara anggaran untuk subsidi BBM juga dinaikkan

Dalam APBN-P 2013, Salamuddin mencatat, pemerintah dan DPR sepakat menambah utang neto tahun ini sebesar Rp 231,8 triliun, atau meningkat Rp 50,5 triliun dari target APBN 2013. Dengan tambahan utang ini, maka anggaran belanja pemerintah dan DPR bertambah.

Lebih aneh lagi, lanjut Salamuddin dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 24/6), anggaran kementerian pun bertambah. Kementerian Keuangan mendapat jatah anggaran Rp 17,9 triliun di tahun ini. Jumlah anggaran tersebut naik dari tahun lalu yang realisasinya hanya Rp 15,7 triliun.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan mendapatkan anggaran Rp 32,88 triliun. Jumlah tersebut naik dari tahun lalu yg realisasinya hanya Rp 30,4 triliun.

Kementerian Perhubungan mendapat jatah anggaran Rp 34,07 triliun pada tahun ini, naik dari tahun lalu yang realisasinya hanya Rp 29,6 triliun. Sedangkan Kementerian Agama mendapat jatah anggaran Rp 45,4 triliun pada tahun ini, naik dari tahun lalu yg realisasinya hanya Rp 36,8 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan jatah anggaran Rp 77,8 triliun pada tahun ini, naik dari realisasi tahun lalu hanya Rp 67,4 triliun. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mendapat anggaran Rp 79,1 triliun di tahun ini naik dari realisasi tahun lalu hanya Rp 67,5 triliun.

Begitu juga dengan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran Rp 80,7 triliun tahun ini, naik naik dari relalisasi tahun lalu sebesar Rp 61,1 triliun. Dan anggaran Polri mencapai Rp 45,2 triliun pada tahun ini, atau naik dari tahun lalu yang realisasinya hanya Rp 39,5 triliun.

"Luar biasa menjijikkan prilaku Rezim SBY dan DPR," demikian Salamuddin. [ysa]