Berita

sby

Prof. Iberamsjah: Tak Harus Presiden SBY yang Umumkan Kenaikan Harga BBM

JUMAT, 21 JUNI 2013 | 20:01 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Tidak perlu dipersoalkan siapa yang harus memungumukan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena, kebijakan itu sudah menjadi keputusan pemerintah.

"Tidak perlu harus Presiden yang menyampaikan. Karena kebijakan itu sudah diputuskan," ungkap pengamat politik Prof. Iberamsjah kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Jumat, 21/6).

Menurutnya, malah pengumuman harga baru BBM yang rencananya akan disampaikan malam ini pukul 22.00 cukup oleh Jurubicara Presiden, Julian Aldrin Pasha.


"Cukup Jubir saja yang umumkan. Nggak perlu Hatta Rajasa dan Jero Wacik. Cari-cari kerjaan saja. Yang penting segera disampaikan supaya ada kepastian," tegas Gurubesar Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmansyah sebelumnya mengatakan pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi akan disampaikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan Menteri ESDM Jero Wacik di Jakarta, Jumat malam sekitar pukul 22.00 WIB.

"Harga BBM diatur Peraturan Menteri ESDM dan Kementerian ESDM berada di bawah koordinasi kantor Menko Perekonomian sehingga akan diumumkan Menko Perekonomian dan Menteri ESDM," kata Firmansyah.

Sementara itu, PKS menyarankan agar Presiden SBY yang langsung mengumumkan kepada masyarakat. "Prinsipnya kami menolak kenaikan BBM. Namun, kalaupun dinaikkan, akan lebih elok diumumkan langsung seorang presiden," ujar politikus PKS Indra kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (21/6).

Kalau sampai SBY memberikan mandat kepada Jero yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, Indra melihat SBY sosok yang tidak gentle. "Yang lebih gentle-lah. Kenapa presiden takut, ragu dan malu kalau menurutnya kebijakannya itu benar," terang Anggota Komisi IX itu. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya