Ada Upaya Mendiskreditkan PKS Lewat Pendidikan

. Pemerintah tidak memiliki grand-design yang jelas dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Hal itu tercermin dalam setiap perubahan kurikulum, implementasi karakter bagi pendidik dan peserta didik selalu terabaikan.

Demikian dikatakan anggota Komisi X dari FPKS Ahmad Zainuddin, menanggapi kasus yang terjadi pada saat Ujian Kenaikan Kelas (UKK) untuk tingkat SMK khususnya kelas XI di Kabupaten Bogor baru-baru ini. Zainuddin pun menjelaskan bahwa pola kecurangan yang terjadi dalam setiap proses penilaian dan ujian siswa sudah sangat mengkhawatirkan.

"Dan selama ini yang sering disalahkan adalah siswa dan guru, padahal hal itu bisa terjadi salah satunya dikarenakan oleh sistem pendidikan kita yang amburadul. Ini semua tidak lepas dari kurangnya keteladanan di dalam sistem pendidikan," ujarnya.

Menurut Zainuddin, sekolah atau pun oknum dari tim pembuat soal ujian seperti pada pelajaran Bahasa Indonesia seharusnya tidak menjadikan soal ujian yang terkait kasus penyitaan mobil Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK sebagai soal UKK. Pasalnya, hal tersebut dapat menyesatkan opini yang berkembang di masyarakat khususnya para siswa.

"Seolah-olah ada diskriminasi dan penggiringan opini untuk mendiskreditkan PKS. Lagi pula kita harus menghormati proses hukum yang berjalan terkait kasus tersebut karena masih dalam proses peradilan dan belum ada putusan majelis hakim tentang kasus hukumnya sendiri," jelasnya.

Diskriminasi pada PKS pun, katanya, belum lama ini juga dilakukan oleh M Nuh, dengan pernyataan yang menuding hanya PKS satu-satunya partai koalisi yang minta pengunduran implementasi kurikulum 2013. Padahal PAN dan PPP pun sebagai partai koalisi dengan tegas juga menolak implementasi kurikulum tersebut. Zainuddin menganggap sikap menteri Nuh itu tidak menunjukkan adanya penilaian yang objektif, dan hal ini bisa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat. [ysa]