Berita

ilustrasi

Parmusi: Solusinya Bukan BLSM, Tapi Pemberantasan Mafia Minyak

RABU, 19 JUNI 2013 | 18:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Rencana pemerintah memberikan bantuan lansung sementara masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai hanya untuk meredam keresahan masyarakat.

"BLSM bukan solusi terbaik karena sifatnya hanya sementara. Itu hanya untuk membuat kondisi psikologis masyarakat miskin nyaman dalam menghadapi kenaikan harga BBM," kata Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Bachtiar Chamsyah, dalam konferesi pers hasil Musyawarah Kerja Nasional II Parmusi, di Jakarta, Rabu (19/6).

Dia menyarankan agar pemerintah mengembangkan Program Keluarga Harapan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dia juga meminta pemerintah melaksanakan reformasi secara mendasar dan gradual yang terkait dengan permasalahan BBM.


"Langkah reformasi itu bisa dengan cara memberantas mafia energi, memperbaiki dan mengetatkan jalur distribusi dan juga dengan cara meninjau dan mengubah kontrak pertambangan dan energi, serta debirokratisasi dalam pengelolaan energi nasional khususnya batubara, gas dan minyak bumi," ujarnya.

Bekas Ketua Umum PPP ini mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi negara seperti minyak bumi yang selama ini masih terus dicukupi dengan impor. Sebagai contoh mudahnya, apabila produksi minyak 1.000 kilo liter lalu kebutuhan masyarakat 1.200 kilo liter maka 200 kiloliter harus diimpor. Kondisi ini terus terjadi tiap tahun, karenanya menjadi pertanyan apakah pemerintah sudah efisien dalam penggunaan sumber daya alam.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah memberantas mafia minyak dan gas yang menyebabkan Indonesia harus terus impor sehingga menambah beban keuangan negara.

Bachtiar menilai langkah itu harus serius karena kalau tidak tiap pemerintah yang memimpin Indonesia akan dihadapi masalah mafia minyak. Selain itu, menurut dia, program diversifikasi dari penggunaan minyak tanah ke gas hanya "lips service" karena pelaksanaanya sulit. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya