Berita

ilustrasi

Parmusi: Solusinya Bukan BLSM, Tapi Pemberantasan Mafia Minyak

RABU, 19 JUNI 2013 | 18:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Rencana pemerintah memberikan bantuan lansung sementara masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai hanya untuk meredam keresahan masyarakat.

"BLSM bukan solusi terbaik karena sifatnya hanya sementara. Itu hanya untuk membuat kondisi psikologis masyarakat miskin nyaman dalam menghadapi kenaikan harga BBM," kata Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Bachtiar Chamsyah, dalam konferesi pers hasil Musyawarah Kerja Nasional II Parmusi, di Jakarta, Rabu (19/6).

Dia menyarankan agar pemerintah mengembangkan Program Keluarga Harapan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dia juga meminta pemerintah melaksanakan reformasi secara mendasar dan gradual yang terkait dengan permasalahan BBM.


"Langkah reformasi itu bisa dengan cara memberantas mafia energi, memperbaiki dan mengetatkan jalur distribusi dan juga dengan cara meninjau dan mengubah kontrak pertambangan dan energi, serta debirokratisasi dalam pengelolaan energi nasional khususnya batubara, gas dan minyak bumi," ujarnya.

Bekas Ketua Umum PPP ini mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi negara seperti minyak bumi yang selama ini masih terus dicukupi dengan impor. Sebagai contoh mudahnya, apabila produksi minyak 1.000 kilo liter lalu kebutuhan masyarakat 1.200 kilo liter maka 200 kiloliter harus diimpor. Kondisi ini terus terjadi tiap tahun, karenanya menjadi pertanyan apakah pemerintah sudah efisien dalam penggunaan sumber daya alam.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah memberantas mafia minyak dan gas yang menyebabkan Indonesia harus terus impor sehingga menambah beban keuangan negara.

Bachtiar menilai langkah itu harus serius karena kalau tidak tiap pemerintah yang memimpin Indonesia akan dihadapi masalah mafia minyak. Selain itu, menurut dia, program diversifikasi dari penggunaan minyak tanah ke gas hanya "lips service" karena pelaksanaanya sulit. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya