Berita

prabowo subianto

Main Dua Kaki, Gerindra Pro Pebisnis Tapi Tetap Ingin Dikesankan Berpihak pada Rakyat

MINGGU, 16 JUNI 2013 | 10:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

  Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga bermain dua kaki terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ihwal rencana pemerintah memangkas BBM, Gerindra setuju. Pasalnya, alokasi subsidi BBM yang selama ini diberikan pemerintah, bisa dimanfaatkan untuk program masyarakat lain, terutama membangun infrastruktur daerah.

Namun Gerindra menolak dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin. Karena pemberian dana kompensasi kenaikan harga BBM itu sangat politis.


Pengamat politik senior AS Hikam menilai, strategi 'dua kaki' yang diambil Gerindra dalam masalah kebijakan penaikan harga BBM, bertujuan untuk menampilkan citranya sebagai partai "tengah" yang populis. Namun juga pro bisnis.

Dengan  mendukung kebijakan Pemerintah, partai besutan Prabowo ini tetap dekat dengan kalangan bisnis, masyarakat kelas menegah atas, dan pasar internasional.

"Namun Gerindra juga tidak mau membiarkan kebijakan tersebut dipakai untuk kepentingan Pemilu 2014 dengan money politics yang diabsahkan oleh hukum melalui BLSM alias 'balsem'," ungkap akademisi President University ini (Minggu, 16/6).

Menurutnya, lewat dua sikap tersebut, Gerindra ingin mengesankan diri sebagai partai kerakyatan namun realistis dalam menghadapi masalah ekonomi nasional yang berorientasi pasar.

"Apakah strategi demikian akan efektif bagi para calon pemilih yang masih belum menentukan dukungan mereka (undecideds)? Wallahua'lam. Yang jelas, ihwal BBM ini, Gerindra berbeda dengan partai-partai oposisi lain," demikian Hikam. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya