Tak kurang dari 3000 Siswa SMA/sederajat dan Mahasiswa dari 33 Provinsi di Indonesia mengikuti acara Sayembara Nasional Penulisan Otonomi Daerah yang diadakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Antusiasme ini menunjukan bahwa para siswa maupun mahasiswa memiliki perhatian, kepedulian dan tanggung jawab moral yang luar biasa terhadap otonomi daerah yang baru dilaksanakan selama 14 tahun di Indonesia. Demikian diungkapkan Ketua Umum APKASI Isran Noor dalam Penyerahan hadiah serta penghargaan bagi 405 Pemenang, di Graha Batununggal Indah, Bandung, Jum’at (14/6) malam.
Sayembara yang dimulai pada tanggal 1 Februari dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2013 ini diadakan guna mendengarkan aspirasi mengenai otonomi daerah dari para siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia.
“Rekomendasi maupun pandangan dari karya tulis ilmiah ini akan kami ambil untuk menjadi bahan rujukan dalam implementasi otonomi daerah, karena apa yang mereka tuangkan dalam karya tulis itulah yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan otonomi daerah selama ini,†ujar Isran.
Isran menyebutkan bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah dan disentralisasi itu banyak tanggapan, anggapan, respon dan tantangan dari masyarakat. Ada yang mengatakan otonomi daerah itu gagal, ada yang mengatakan otonomi daerah itu menyebabkan korupsi dimana-mana, ada yang mengatakan otonomi daerah itu menciptakan raja-raja kecil di daerah-daerah, tetapi ada juga bahwa otonomi daerah itu berhasil sukses dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat kita.
“Otonomi daerah bukan keinginan dari penguasa, namun merupakan tuntutan dari demokrasi dan yang paling penting adalah merupakan merupakan komitmen dan amanah untuk mensejahterakan bangsa ini,†ujar Isran.
Menurut Isran dalam sistem sentralisasi hampir semua orang menyatakan masalah kebebasan yang tersumbat dan banyak hal yang tidak dapat di nikmati oleh masyarakat daerah,
“Tapi dengan adanya otonomi daerah masyarakat di kabupaten kota dan propinsi bebas menentukan arah dan keinginan pembangunan di daerah-daerah mereka, bahkan kini mereka dapat memilih langsung kepala daerahnya, ini adalah salah satu manfaat dan hak asasi serta hak demokrasi seluruh rakyat demokrasi di setiap daerah, terlepas dari banyaknya permasalahan di lingkungan sosial, ini adalah salah satu manfaat dari adanya otonomi daerah,†tandasnya.
[ian]
