Berita

Heru Lelono

Wawancara

WAWANCARA

Heru Lelono: Presiden Dikhianati PKS Tapi Tetap Saja Sabar

SABTU, 15 JUNI 2013 | 08:00 WIB

Sangat aneh sikap PKS yang tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau yang nolak partai di luar koalisi, itu wajar. Tapi PKS yang tiga kadernya bagian dari kabinet, itu aneh,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi, Heru Lelono kepada Rakyat Merdeka, Kamis (13/6).

Heru Lelono mengungkapkan, sebenarnya SBY menginginkan kabinet dan parpol pendukung kompak dalam setiap program dan kebijakan pemerintah.


Berikut kutipan selengkapnya:
 
Apa komentar Presiden mengenai sikap PKS itu?
Saya tidak tahu persis komentar Pak SBY. Tapi beliau berkali-kali menyatakan untuk mengambil sebuah keputusan tentu dibicarakan dengan pembantu presiden yakni menteri.

Kalau saya menilai, sebetulnya untuk menaikkan harga BBM itu selalu tidak popular.
Artinya, yang akan mengalami kerugian adalah Pak SBY.
 
Apa yang dilakukan SBY?
Presiden berkali-kali mengatakan, keputusan pemerintah itu yang paling bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia adalah beliau. Sebab, yang dapat amanah atau mandat itu kan Presiden maka beliau yang bertanggung jawab.

Tapi alasan Presiden untuk menaikkan itu kan cukup rasional.

Kenapa Anda bilang rasional?
Selain untuk menjaga APBN tidak jebol, Presiden selalu memikirkan keberlangsungan masa depan negara kita. Kalau tidak memikirkan masa depan bisa saja. Apalagi ke depan, beliau tidak jadi presiden lagi.
 
Ada yang menilai ini langkah ragu-ragu, apa benar?
Presiden mengatakan kepada saya bahwa dirinya memberikan keputusan yang baik, bukan ragu-ragu menaikkan harga BBM. Pada saat itu SBY ingin mendapatkan penjelasan dari kabinetnya  dulu, mengenai bagaimana mengelola dana kompensasi bagi masyarakat tidak mampu.
 
Ada partai yang menolak pemberian BLSM, bagaimana tanggapan SBY?
SBY pernah menyebutkan, apa mereka tidak pernah melarat. Presiden tidak bisa membayangkan  masyarakat miskin yang terkena dampak atas kenaikan BBM ini.

Lalu ada yang komentar jangan berikan ikan tapi kail. Tapi kalau orang yang sangat miskin dikasih kail kan tidak bisa mancing juga. Jangan-jangan mati duluan.

PKS menolak kenaikan harga BBM, ini bagaimana?
Pemerintah sudah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM, SBY hanya minta tolong kepada para pembantu dan partai pendukungnya untuk mensosialisasikan dengan benar kepada masyarakat kenapa pemerintah harus naikkan harga BBM.

Presiden kan hanya minta dibantu jelaskan kepada masyarakat. Jangan takut pamornya turun, karena yang tanggung jawab kan presiden dan yang paling rugi adalah beliau.
     
Mereka sebutkan ada solusi lain, tidak harus naikkan harga BBM, apa tanggapan SBY?
Semestinya kalau tidak setuju harga BBM dinaikkan disampaikan dong dalam sidang cabinet. Selama ini sidang kabinet selalu terbuka dan semua menteri ikut.

Nah yang disesalkan kalau tidak setuju harga BBM dinaikkan setelah diambil keputusan, lalu berbicara di luar. Ini kan nggak benar.
 
Apakah SBY masih sabar melihat sikap PKS ini?
Pak SBY sabar, beliau selalu mementingkan hal yang lebih besar. Presiden kalau mau marah tentu memilih mana yang penting atau tidak penting. Kalau ada yang meributkan hal yang  tidak perlu untuk apa marah.

Apa SBY merasa dikhianati?
Saya rasa semua orang kalau jadi Pak SBY pasti merasa dikhianati. Mungkin beliau tidak  ngomong karena sangat sabarnya itu. Makanya mari kita coba berpikir jernih saja, apakah harga BBM ini perlu dinaikkan atau tidak.

Pengamat malah yang lebih dulu mendorong dan mengatakan harga BBM perlu naik, pengamat kan tidak berpolitik.
 
Menteri dari PKS setuju harga BBM naik karena sebagai posisi pembantu presiden, bagaimana ini?
Ha-ha-ha, kalau saya ditanya itu biar masyarakat saja yang menilai. Kalau memang begitu seharusnya menteri itu sudah lama keluar dari PKS dong. Sebab, mereka di dalam kabinet dan masih dipercayai Presiden untuk bantu kerja di pemerintahan. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya