Berita

Heru Lelono

Wawancara

WAWANCARA

Heru Lelono: Presiden Dikhianati PKS Tapi Tetap Saja Sabar

SABTU, 15 JUNI 2013 | 08:00 WIB

Sangat aneh sikap PKS yang tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau yang nolak partai di luar koalisi, itu wajar. Tapi PKS yang tiga kadernya bagian dari kabinet, itu aneh,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi, Heru Lelono kepada Rakyat Merdeka, Kamis (13/6).

Heru Lelono mengungkapkan, sebenarnya SBY menginginkan kabinet dan parpol pendukung kompak dalam setiap program dan kebijakan pemerintah.


Berikut kutipan selengkapnya:
 
Apa komentar Presiden mengenai sikap PKS itu?
Saya tidak tahu persis komentar Pak SBY. Tapi beliau berkali-kali menyatakan untuk mengambil sebuah keputusan tentu dibicarakan dengan pembantu presiden yakni menteri.

Kalau saya menilai, sebetulnya untuk menaikkan harga BBM itu selalu tidak popular.
Artinya, yang akan mengalami kerugian adalah Pak SBY.
 
Apa yang dilakukan SBY?
Presiden berkali-kali mengatakan, keputusan pemerintah itu yang paling bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia adalah beliau. Sebab, yang dapat amanah atau mandat itu kan Presiden maka beliau yang bertanggung jawab.

Tapi alasan Presiden untuk menaikkan itu kan cukup rasional.

Kenapa Anda bilang rasional?
Selain untuk menjaga APBN tidak jebol, Presiden selalu memikirkan keberlangsungan masa depan negara kita. Kalau tidak memikirkan masa depan bisa saja. Apalagi ke depan, beliau tidak jadi presiden lagi.
 
Ada yang menilai ini langkah ragu-ragu, apa benar?
Presiden mengatakan kepada saya bahwa dirinya memberikan keputusan yang baik, bukan ragu-ragu menaikkan harga BBM. Pada saat itu SBY ingin mendapatkan penjelasan dari kabinetnya  dulu, mengenai bagaimana mengelola dana kompensasi bagi masyarakat tidak mampu.
 
Ada partai yang menolak pemberian BLSM, bagaimana tanggapan SBY?
SBY pernah menyebutkan, apa mereka tidak pernah melarat. Presiden tidak bisa membayangkan  masyarakat miskin yang terkena dampak atas kenaikan BBM ini.

Lalu ada yang komentar jangan berikan ikan tapi kail. Tapi kalau orang yang sangat miskin dikasih kail kan tidak bisa mancing juga. Jangan-jangan mati duluan.

PKS menolak kenaikan harga BBM, ini bagaimana?
Pemerintah sudah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM, SBY hanya minta tolong kepada para pembantu dan partai pendukungnya untuk mensosialisasikan dengan benar kepada masyarakat kenapa pemerintah harus naikkan harga BBM.

Presiden kan hanya minta dibantu jelaskan kepada masyarakat. Jangan takut pamornya turun, karena yang tanggung jawab kan presiden dan yang paling rugi adalah beliau.
     
Mereka sebutkan ada solusi lain, tidak harus naikkan harga BBM, apa tanggapan SBY?
Semestinya kalau tidak setuju harga BBM dinaikkan disampaikan dong dalam sidang cabinet. Selama ini sidang kabinet selalu terbuka dan semua menteri ikut.

Nah yang disesalkan kalau tidak setuju harga BBM dinaikkan setelah diambil keputusan, lalu berbicara di luar. Ini kan nggak benar.
 
Apakah SBY masih sabar melihat sikap PKS ini?
Pak SBY sabar, beliau selalu mementingkan hal yang lebih besar. Presiden kalau mau marah tentu memilih mana yang penting atau tidak penting. Kalau ada yang meributkan hal yang  tidak perlu untuk apa marah.

Apa SBY merasa dikhianati?
Saya rasa semua orang kalau jadi Pak SBY pasti merasa dikhianati. Mungkin beliau tidak  ngomong karena sangat sabarnya itu. Makanya mari kita coba berpikir jernih saja, apakah harga BBM ini perlu dinaikkan atau tidak.

Pengamat malah yang lebih dulu mendorong dan mengatakan harga BBM perlu naik, pengamat kan tidak berpolitik.
 
Menteri dari PKS setuju harga BBM naik karena sebagai posisi pembantu presiden, bagaimana ini?
Ha-ha-ha, kalau saya ditanya itu biar masyarakat saja yang menilai. Kalau memang begitu seharusnya menteri itu sudah lama keluar dari PKS dong. Sebab, mereka di dalam kabinet dan masih dipercayai Presiden untuk bantu kerja di pemerintahan. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya