Berita

Politikus PAN Siap Perjuangkan Aspirasi Kader PPP di Dapil Jateng 3

JUMAT, 14 JUNI 2013 | 22:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) termasuk satu dari empat partai yang keikusertaannya di daerah pemilihan (Dapil) tertentu dieliminir Komisi Pemilihan Umum. Partai berlambang kabah itu dipastikan tidak ikut bertarung di dapil Jawa Barat 2 dan Jawa Tengah 3.

Untuk Jateng 3 disebabkan salah satu bacalegnya, Ainul Mardhiyah tidak lolos verifikasi akhir karena KTP-nya sudah kadaluarsa. Karena itu, KPU mencoret politikus wanita PPP tersebut. Pencoretan itu membuat PPP tidak memenuhi 30 persen perempuan di dapil tersebut. Implikasinya, delapan bacaleg PPP di dapil tersebut semuanya dicoret.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Kuntum Basa mengaku turut prihatin atas pencoretan nama-nama caleg PPP tersebut. "Selaku caleg DPR RI dari dapil yang sama, tentu saya turut prihatin dengan apa yang dialami PPP. Karena ini berdampak sistemik terhadap kader-kader PPP," ujar Kuntum (Jumat, 14/6).


Meski begitu, Kuntum mengingatkan kader-kader PPP di dapil Jateng 3 tidak berkecil hati. Ketua Umum DPP Garda Muda Nasional ini mengajak kader PPP berjuang bersama dengan PAN.

"Harapan saya selaku caleg DPR RI, janganlah kader-kader ka'bah kecewa dengan tidak diikutsertakannya PPP di pemilu mendatang. Insya Allah kami siap memperjuangkan aspirasi kader-kader PPP. PAN dan PPP seperti saudara kandung yang tidak bisa terpisahkan," ungkap Kuntum.

"Karena PAN adalah Partai Amanat Nahdliyyin. Apalagi saya sendiri adalah Ketua Umum DPP Garda Muda Nahdliyyin," kata Kuntum memplesetkan kepanjangan GMN, sayap PAN yang ia pimpin, sambil tersenyum. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya