Berita

Politik

Keluarkan Pancasila dari Empat Pilar dan Ganti dengan Sumpah Pemuda 1928

SENIN, 10 JUNI 2013 | 18:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pancasila sebaiknya dikeluarkan dari Empat Pilar Kebangsaan yang gencar dikampanyekan MPR RI. Pancasila harus dikembalikan ke kedudukannya semula yaitu sebagai Dasar Negara, Filsafat Negara, Fondasi Negara, dan Ideologi Negara.

"Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para perumus Empat Pilar, sebaiknya Pancasila dikembalikan menjadi dasar negara, filsafat negara, ideologi negara, atau fondasi negara sebagaimana cita-cita para pendiri negara," ujar Ketua The President Center, Didied Mahaswara, kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

Untuk menjawab apa pengganti Pancasila bila harus dikeluarkan dari Empat Pilar Kebangsaan, Didied menjawab penggantinya adalah Sumpah Pemuda 1928. Jadi isi Empat Pilar adalah Sumpah Pemuda 1928,  UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.


Sedangkan Pancasila dipisahkan secara tersendiri sebagaimana kedudukannya semula. Didied mengaku sangat prihatin karena Pancasila sesungguhnya adalah Dasar Etika dalam bernegara dan berbangsa. Sayangnya, standar etika para elite politik dalam bernegara dan berbangsa saat ini sangat rendah. Terbukti dengan semakin banyak perbuatan tercela yang dilakukan mereka.

Kenapa Sumpah Pemuda 1928 harus dimasukkan ke dalam Empat Pilar Kebangsaan? Menurutnya, karena persatuan dan kesatuan bangsa mulai rapuh, bahkan bisa dikatakan runtuh, yang ditandai berbagai gejala disintegrasi dan keinginan mendirikan negara sendiri.

"Maka semangat Sumpah Pemuda harus dibangkitkan dan dihidupkan kembali melalui Empat Pilar," ujar Didied.

Dia tambahkan, Sumpah Pemuda juga merupakan tekad luhur para pendiri bangsa dan merupakan dasar terbentuknya persatuan dan kesatuan NKRI yang kemudian dimerdekakan para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan pada tahun 1945. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya