Lucu, Pemerintah Ingin Tanggung Renteng Disalahkan

Jangan lupa bahwa akar masalah polemik dan politisasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga diakibatkan sikap pemerintah yang plin-plan.

Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) DPR, Harry Azhar Azis, menyatakan, pemerintah sudah diberi kewenangan untuk menaikkan harga BBM dalam APBN 2013.

"Di 2013, BBM ini jadi wilayah pertempuran politik. Lucunya, sembilan fraksi di DPR memberikan kewenangan pemerintah kalau terjadi perbedaan asumsi, khususnya makro soal harga asumsi harga BBM. Sekarang asumsinya 100 dollar sementara riilnya 116 dollar, jadi sudah bisa dinaikkan," kata Harry dalam diskusi "Perahu Retak Setgab" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/6).

Tapi lucu, kata dia, pemerintah yang sudah diberi kewenangan justru tidak mau mengambil kewenangan tersebut. Pemerintah meminta izin juga pada DPR. SBY mengatakan, tidak akan menaikkan BBM kalau DPR tak memberikan izin atas bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), atau yang pada 2004 disebut bantuan langsung tunai (BLT).

"Mungkin supaya tanggung renteng. Supaya tidak cuma pemerintah yang dipersalahkan. Nah, dalam hal ini yang saya lihat agak tegas adalah PKS. Dia lebih tegas dari PDI Perjuangan (oposisi)," ucapnya. [ald]