Pakar politik, Arbi Sanit, menyebut hubungan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat sejak awal adalah hubungan yang tidak normal, hubungan tidak sehat antara orang-orang yang "sakit". PKS dan Demokrat kelihatan saling cinta tapi sekaligus saling benci. Saling membutuhkan tapi tidak pernah akur. Pragmatisme politik menjadi panglima.
Bukan di isu kenaikan bahan bakar minyak kali ini saja Demokrat dan PKS saling serang. Riwayat panas dingin hubungan keduanya hampir tiap tahun terjadi sejak koalisi di pemerintahan terbangun tahun 2009. Yang paling kentara adalah di kasus Bank Century dan kenaikan BBM. Dan tiap kali perseteruan mencuat, Demokrat menuding PKS bermain dua kaki. Hanya mau mendukung kebijakan populis pemerintah, tapi tidak mau menelan pil pahit yang mau tak mau harus ditelan bersama. Tetap saja, Demokrat yang memimpin Sekretariat Gabungan dan SBY sebagai komandannya, terkesan tidak bernyali.
"Kelamin" politik masih buram. PKS dengan santai saja mengatakan, di dalam koalisi tidak pernah ada larangan untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Elite PKS seperti bodo amat dengan segala privilige yang didapatkan sebagai bagian dari koalisi. Sementara, para pengamat politik menyebut PKS tidak punya etika jika tetap berada di dalam koalisi.
Namun PKS, yang memang dilahirkan oleh tradisi inteletualitas yang kental, menyisipkan semua argumentasi ilmiah yang dapat dipertimbangkan ketika berbeda sikap dengan koalisi. Seperti dalam isu BBM ini, PKS yakin bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi belum tentu solusi terbaik bagi persoalan APBN, ekonomi dan sektor energi. PKS yakin masih banyak opsi lain yang bisa dieksplorasi untuk menyelesaikan masalah sampai akarnya.
Tahun 2012 lalu PKS bahkan lancang mengirimkan surat langsung ke Presiden SBY untuk menyatakan penolakan pada isu yang sama. Yang menarik, dalam surat tersebut, PKS memberikan beberapa alternatif solusi yang dapat diperdebatkan namun masuk akal.
Kalau disurvei, sangat mungkin sebagian besar rakyat akan menganggap apa yang dilakukan PKS ini hanya untuk menutupi malu besar yang mereka dapatkan setelah kasus korupsi menghujam langsung ke pemegang otoritas roda organisasi, yaitu Presiden PKS. Rakyat memandang semua kritik dan perlawanan ilmiah dari PKS adalah omong kosong kalau partai itu tetap berada di dalam koalisi pemerintahan.
Di sisi lain, Demokrat sudah kehilangan akal menghadapi si anak nakal. Satu sisi mulai jenuh dengan semua dosa pemberontakan PKS, tapi di sisi lain kabarnya Demokrat masih sangat membutuhkan topangan yang kuat dari kelompok Islam Sunni yang punya hubungan dekat dengan PKS.
Di luar itu, para analis politik menyerukan PKS untuk bersikap kesatria dan jantan. PKS pun harus berani untuk menarik tiga menterinya dari kabinet SBY. Toh, menarik menteri tidak ada ruginya di sisa pemerintahan SBY yang tinggal seujung kuku ini.
Justru, dengan gonjang-ganjingnya kasus yang melilit PKS saat ini, seperti korupsi daging sapi dan disebut-sebut dekat dengan para perempuan, PKS harus memiliki kebijakan yang spektakuler untuk menyelamatkan citra partai dakwah itu. Untuk mengembalikan citranya, PKS disarankan keluar koalisi dan melakukan konsolidasi secara massif serta jujur kepada rakyat kalau dia sudah berjalan di jalur yang salah. Ratusan spanduk yang berisi penolakan terhadap kenaikan harga BBM dipajang PKS. Ratusan spanduk itu mudah ditemui di sudut-sudut ibukota dan kota-kota besar lain. Kalimat-kalimatnya provokatif dan mudah dicerna logika publik.
Demokrat ketar-ketir? Pasti. Manuver PKS begitu kuat dan lebih berbahaya saat ini. Apalagi, dalam suasana jelang Pemilu Legislatif. Jika sikap pemberontakan serta segala "provokasi" PKS itu mendapat tempat di relung-relung pikir rakyat, mungkin bukan revolusi yang tercipta, melainkan perlawanan diam-diam dari rakyat terhadap Demokrat di bilik-bilik suara Pemilu 2014. Cita-cita partai binaan SBY memulihkan elektabilitas akan makin pudar.
Sederhananya, andai PKS serius menggelindingkan perlawanan dalam hal kenaikan BBM, ada kemungkinan simpati rakyat kembali didapatkan mereka setelah citranya jadi bulan-bulanan kasus korupsi. Tapi pada saat yang sama, publik juga ingin melihat PKS menegaskan jenis kelaminnya sebagai kawan atau lawan politik pemerintah.
Sejak Senin (3/6),
Rakyat Merdeka Online membuka poling yang meminta pendapat pembaca, setujukah Anda bila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi parpol-parpol pendukung pemerintah?
Sejauh ini, pembaca yang setuju PKS hengkang dari Setgab koalisi mencapai 68,8 persen, yang tidak setuju 26,0 persen. Sedangkan, pembaca yang ragu-ragu 5,2 persen.
Masih ada peluang bagi para pembaca yang budiman untuk memilih di masa sisa poling. Perlu disampaikan, poling ini tidak mengikuti kaidah akademis. Poling ini menggunakan metode one IP one vote, artinya tidak mencerminkan sikap seluruh rakyat Indonesia. Poling hanya gambaran sikap pembaca RMOL, yang bersedia memberikan suara dalam poling.
[ald]
