Banyak kader-kader Partai Demokrat yang bisa menggantikan menteri dari PKS bila mereka hengkang dari parpol koalisi pendukung pemerintah.
“Suami-istri saja bisa bercerai, apalagi ini hanya partai politik. Silakan saja keluar kalau sudah merasa tidak nyaman,’’ ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (23/5).
Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu, kalau keluar dari Setgab parpol pendukung pemerintah, tentu menarik mundur menterinya.
“Tarik-tarik saja menterinya. Saya pikir Pak SBY juga masih punya orang-orang terbaiknya,’’ katanya.
Berikut kutipan selengkapnya;Kalau PKS keluar, apa tidak mengganggu pemerintah?Pemerintah tidak akan berpengaruh dan terganggu jika PKS keluar dari Setgab.
Dengan dukungan penuh dari Partai Demokrat dan anggota koalisi lainnya, pemerintah SBY akan berjalan dengan sukses. Pemerintah SBY, Insya Allah, tetap sukses ada atau tidak ada PKS.
Apa SBY sudah mengetahui masalah ini?Saya kira Pak SBY sudah mengetahui kabar tersebut. Tapi tentunya tidak bisa bersikap sebelum ada keinginan resmi dari PKS. Sebab, soal Setgab, itu kan diputuskan oleh elite partai, bukan orang per orang.
Bagaimana penilaian Anda seringkali PKS ingin keluar dari koalisi, tapi tidak pernah terwujud?Saya tidak perlu menilai. Silakan saja masyarakat yang menilai.
Bagi saya tidak elok seperti itu. Saya paham terhadap apa yang saat ini menerpa PKS. Munculnya wacana untuk keluar dari koalisi ini sebagai imbas kasus dugaan korupsi yang menyeret bekas Pesiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Saya menyarankan agar elite PKS bisa menghadapi kasus ini dengan dewasa.
Sebaiknya tidak menyinggung masalah lain. Publik sudah sangat paham mencerna kedewasaan suatu partai dalam menghadapi kasus.
Apakah selama ini ada indikasi PKS akan keluar dari koalisi?Dalam beberapa kali rapat sekretariat gabungan yang beranggotakan enam partai politik, perwakilan dari PKS selalu hadir. Para petinggi yang hadir tak pernah mewacanakan dan menunjukkan gelagat akan keluar dari koalisi. Jadi menurut saya sejauh itu masih pendapat pribadi.
Sikap Partai Demokrat sendiri?Partai Demokrat tak akan mempersoalkan wacana sejumlah elite PKS untuk keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah. Selama itu belum jadi sikap partai dan masih sikap orang-perorang, kami tak akan tanggapi.
Tapi menurut saya, dalam berpolitik harus menjalankan etika politik yang cerdas, bersih, dan santun. Suatu partai tak bisa memutus begitu saja hubungan koalisi tanpa alasan dan mekanisme. Koalisi merupakan mekanisme bersama yang diatur dan dibicarakan melalui institusi partai.
O ya, KPK menetapkan Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara sebagai tersangka, apa tanggapan Anda?Tidak masalah. Kami mempersilakan KPK untuk memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Partai Demokrat berencana memberikan bantuan hukum?Belum tahu. Kami akan memberikan bantuan hukum apabila nanti yang bersangkutan meminta. Tapi sampai sekarang kan belum ada permintaan.
Kami mengikuti saja proses hukum yang sedang berjalan.
Dengan kasus ini, apa tidak khawatir akan memperburuk citra Partai Demokrat?Tentu saja tidak. Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selama vonis belum dijatuhkan berarti orang itu harus dianggap tidak bersalah.
Kalau masyarakat berpikir negatif terhadap Partai Demokrat, ini bagaimana ?Kami tahu ada kemungkinan masyarakat berpikir seperti itu. Kami pun memakluminya. Sebab, kami juga menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
Tapi masyarakat seharusnya mengerti, seandainya kami memberikan bantuan hukum terhadap kader, tidak berarti kami pro koruptor. Kami membantu, hanya karena kami memiliki kewajiban untuk membantu bila diminta.
Sejak awal Partai Demokrat sudah menegaskan bersikap anti terhadap koruptor. Tidak akan pernah membela koruptor, sekali pun itu kader atau petinggi partai. Hal itu kami buktikan dengan pakta integritas yang telah ditandatangi semua kader Demokrat. Masyarakat tidak perlu khawatir.
Apa Hidayat Batubara sudah dipecat dari pengurus?Saya kira sebentar lagi dia akan segera diberhentikan dari pengurus supaya bisa fokus menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan pakta integritas yang sudah menjadi tersangka harus mengundurkan diri dari pengurus.
Apakah DPP sudah menerima pengunduran dirinya?Setahu saya belum. DPP belum menerima surat pengunduran diri. [Harian Rakyat Merdeka]
