Berita

Husni Kamil Manik

Wawancara

WAWANCARA

Husni Kamil Manik: Kami Haramkan Terima Perbaikan Berkas Bacaleg Pasca 22 Mei 2013

JUMAT, 24 MEI 2013 | 10:05 WIB

KPU tidak menerima perbaikan berkas bakal calon legislatif (bacaleg) setelah 22 Mei 2013. Sebab, itu merupakan batas akhir penyerahan dari pimpinan parpol.

“Kami haramkan terima perbaikan berkas setelah  22 Mei 2013,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Proses penyerahan berkas ini, lanjut Husni, dianggap selesai ketika KPU memberikan tanda terima. Setelah itu, tidak ada lagi perbaikan. Bila ada bacaleg yang tidak memenuhi syarat administrasi, tentu dicoret.


Berikut kutipan selengkapnya:

Apa KPU sudah siap memeriksa data perbaikan itu?

Sudah dong. Kami sedang melakukan verifikasi kembali berkas-berkas perbaikan. Sebab, masih ada keteledoran, seperti  kurang fotokopi, materai, atau lainnya.
 
Apa KPU tidak kewalahan?
Saya rasa tidak, kami ini kan sudah biasa. Lagi pula ini adalah konsekuensi dalam menjalankan tugas. Masalah seperti ini sudah diprediksi sejak awal.

Setelah menerima berkas perbaikan, apa tanggapan Anda?
KPU tentu memeriksa secara detail satu per satu berkas perbaikan dari masing-masing bacaleg. Itu semua di bawah 12 sub tim pemeriksa. Satu sub tim  bertanggung jawab untuk memeriksa berkas bacaleg satu parpol.
    
Data seperti apa yang diperiksa itu?
Yang jelas data yang sebelumnya diberikan catatan kepada parpol untuk dilengkapi. Antara lain mengenai pernyataan pribadi dan lainnya.

Misalnya, formulir model BBI-BBII di dalamnya ada pernyataan diri, biodata, menjelaskan tentang pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan, kesediaan tidak bekerja dalam profesi tertentu yang sifatnya berpraktik seperti pengacara, kedokteran, notaris dan lainnya. Itu banyak yang belum lengkap.

Selain itu, ada juga formulir mengenai persetujuan nomor urut dari parpol yang belum ada. Kemudian lampiran seperti surat kesehatan ijazah, dan juga ada ratusan yang belum menyerahkan datanya sama sekali.

Berapa banyak itu?
Kalau tidak salah ada 300-an tersebar di seluruh parpol.

Berapa lama verifikasi perbaikan ini?
Kami akan melakukan verifikasi data perbaikan dari 23 Mei sampai 6 Juni 2013.

Selanjutnya, kami akan melakukan penyusunan DCS 11 Juni. Kemudian diumumkan 12 Juni 2013.

Di mana DCS itu diumumkan?
Kami akan umumkan di media cetak dan elektronik nasional. Kami juga akan umumkan di web-site KPU yakni di www.kpu.go.id.

Apa sudah pasti hasil verifikasi DCS ini menjadi DCT?
Belum. Kami kan hanya mengumumkan DCS perbaikan. Kemudian menunggu respons  masyarakat terkait DCS. Nanti laporan masyarakat itu ditindaklanjuti tentang persyaratan yang ada.

Apa semua pengaduan ditindaklanjuti?
Tidak dong. Kami harus cermat dan teliti juga. Tentu pengaduan itu harus memiliki bukti kuat secara administratif. Misalnya,  mengenai tanggapan perihal ijazah palsu.

Untuk menyatakan seseorang tidak memenuhi syarat ijazah itu, maka pelapor harus membuktikan bahwa bacaleg itu tidak berhak atas ijazah tersebut.

Kalau bisa dibuktikan, bagaimana?

Kalau buktinya kuat, maka KPU akan mencoretnya dan meminta parpol menindaklanjuti. Kemudian parpol  diminta untuk menggantinya.

Berapa lama KPU menunggu masukan masyarakat?

Mulai 14 Juni sampai 27 Juni 2013. Lalu meminta klarifikasi ke parpol atas pengaduan itu 28 Juni hingga 4 Juli 2013.

Kapan DCT diumumkan?

Diumumkan  25 Agustus 2013.

Masalah daftar pemilih bagaimana?

Itu kan sampai saat ini sedang berproses di panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih). Mereka melakukan verifikasi faktual antara data yang diserahkan kepada mereka dengan keberadaan pemilih di lapangan.

Bukankah dengan adanya e-KTP membuat DPS lebih ringan?

Bukan masalah mudah atau tidak. Memang harus ada yang melakukan pengecekan meski datanya  sudah bisa didapat dari data e-KTP. Pantarlih akan mengecek pemilih secara detail dan terang benderang, termasuk alamat lengkapnya.  e-KTP  tentu membantu tidak ada lagi data yang ganda. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya