Joko Widodo: Tempati Tanah Negara Kok Minta Ganti Rugi, Yang Benar Saja...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mencari solusi untuk relokasi warga yang menduduki lahan Waduk Pluit, Jakarta Utara.

â€œKomnas HAM dan Pemprov DKI Jakarta punya semangat yang sama. Kami ingin berikan solusi bagi warga yang ada di Waduk Pluit,â€ kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (18/5).

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa yang Anda lakukan setelah bertemu dengan Komnas HAM Jumat (17/5)?
Dengan pertemuan itu, kami telah mencocokkan data yang dimiliki Pemprov DKI dengan Komnas HAM. Intinya, kami saling melengkapi data dan bekerja sama. Bekerja di lapangan karena memang semangatnya sama.

Temuan apa yang Anda sampaikan ke Komnas HAM?
Ada beberapa warga yang enggan digusur karena punya kepentingan, yakni punya hak rumah di situ. Ada developer kecil yang menyewakan ruang di sana.

Ada juga yang sudah punya KTP dan tidak. Nantinya semua itu akan kita legkapi datanya. Kita ingin semua bisa diselesaikan dengan baik. Apapun yang paling penting itu dicarikan solusi.

Tampaknya Pemprov ragu ya?
Ragu-ragu bagaimana? Siapa yang ragu-ragu untuk mengeksekusi tanah yang merupakan milik pemerintah itu. Ini hanya salah satu usaha mencari sulusi terbaik untuk semua.

Pengerukan Waduk Pluit terus dikerjakan?
Ya. Kalau masalah pembangunan Waduk Pluit itu terus kami lakukan atau tetap dikerjakan pengerukannya. Nggak ada masalah. Hanya solusi untuk warga saja yang kita akan kerja bareng-bareng dengan komnas HAM.

Setelah banjir surut, Pemprov DKI Jakarta akan mencoba melakukan normalisasi waduk.

Apa warga di sekitar waduk Pluit itu sudah disuruh pindah?
Saya juga menjelaskan kepada Komnas HAM bahwa sebenarnya Pemprov sudah memberi pemberitahuan soal penggusuran. Namun, di Waduk Pluit banyak kelompok berbeda. Kami memang sudah bertemu berkali-kali, tetapi kelompoknya berbeda keinginan. Di sana banyak kelompok. Misalnya, ada kelompok yang mau dipindahkan ke rusun, dan ada juga yang minta ganti tanah.

Kalau mereka yang mau pindah, langsung bisa kita siapkan. Tapi kan masalahnya mereka yang tidak mau, jadi harus bagaimana lagi.

Apakah permintaan ganti rugi tanah itu akan dituruti pemprov DKI Jakarta?
Loh, ganti tanah bagaimana. Kan nggak bisa itu. Kalau nanti minta ganti tanah, semua orang bisa seenaknya menduduki Balai Kota. Lalu membuat bangunan. Ketika dipindahkan, minta ganti tanah, kan repot juga. Tempati tanah negara kok minta ganti rugi, yang benar saja.

Mereka kan dirikan bangunan di tanah pemerintah. Lalu minta ganti rugi tanah ke pemerintah, ini kan nggak benar. Apalagi di situ ada waduk tempat air.

Bagaimana dengan yang mau dipindahkan?
Oh, kalau itu kita siapkan. Yang sudah kita pindahkan ke rumah susun Marunda itu, selain diberi rusun Pemprov, juga diberikan isinya. Mulai dari televisi, kulkas, kompor, meja, kursi, tempat makan, tempat tidur. Nggak tahu kenapa ada yang tidak mau.

Apa langkah konkret yang akan Anda lakukan?
Pokoknya kita tetap akan arahkan mereka ke rusun. Kalau ada yang mau sekarang, langsung kita siapkan. Kalau tidak mau di sana, bulan Juni ini Muara Baru, Luar Batang dan Daan Mogot akan dibangun rusun. Mereka bisa pindah ke sana.

Sebenarnya waduk itu bisa menampung air seberapa banyak?
Yang pasti sih banyak. Sebelum ditempati oleh warga, Waduk Pluit luasnya 80 hektar. Tapi kini menyusut menjadi 60 hektar. Penyebabnya, di atas 20 hektar luas waduk telah ada bangunan ilegal oleh warga. Selain waduk mengecil, kedalamannya saat ini hanya dua meter. Padahal idealnya sekitar 10 meter.

Apa akan bekerja sama dengan pihak Kepolisan untuk eksekusi?
Tidak. Kami melakukan pendekatan-pendekatan yang dialogis saja dulu.

Apa dialog ini berhasil?
Setiap hari kita selalu bertemu dengan warga sekitar wWduk Pluit. Di kantor saya saja sudah 30 kali pertemuan. Kemudian di lapangan tidak tahu berapa banyak pertemuannya, he-he-he.

Oh ya, survei capres menempatkan Anda tertinggi, apa tanggapannya?
Aduh, kan sudah pernah saya bilang kerjaan saya banyak. Itu yang saya kerjakan. [Harian Rakyat Merdeka]

Berita

Wawancara

WAWANCARA

Joko Widodo: Tempati Tanah Negara Kok Minta Ganti Rugi, Yang Benar Saja...

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatera

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Begini Respon Pengusaha

Pemerintah Imbau Warga Pantau Peringatan BMKG Selama Nataru

PMI Jaksel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Trump Selipkan Sindiran untuk Oposisi dalam Pesan Natal

Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Aceh

Akhir Pelarian Tigran Denre, Suami Selebgram Donna Fabiola yang Terjerat Kasus Narkoba

Puan Serukan Natal dan Tahun Baru Penuh Empati bagi Korban Bencana

Emas Antam Naik, Buyback Nyaris Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Sekolah di Sumut dan Sumbar Pulih 90 Persen, Aceh Menyusul